KabarHalbar – Penataan dan peningkatan infrastruktur kawasan Pasar Akelamo di Kecamatan Sahu Timur, Halmahera Barat, terus menjadi sorotan tajam publik. Kali ini, para pedagang dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menyuarakan harapan tegas agar tidak ada lagi istilah “bafoya” (janji-janji kosong) yang berkelanjutan dari pemerintah daerah.
Keresahan yang telah bertahun-tahun dirasakan warga ini mencuat dalam dialog bertajuk “Bacarita Santai” yang digelar di areal Pasar Akelamo pada Minggu (1/11/2026) malam.
Dialog yang diinisiasi oleh warga bersama anggota DPRD Halmahera Barat dari Partai Perindo, Adi Yaw, ini menghadirkan sejumlah pejabat penting. Di antaranya Kepala Bapelitbangda Sahmi Salim, Kepala Dinas Perhubungan Febianus Atajalim, Kepala Dinas Perkim-LH Adrisal Hena, serta perwakilan staf teknis Dinas PUPR.
Dari unsur legislatif, hadir Ketua Komisi II Joko Ahadu bersama Adi Yaw. Acara tersebut dipandu oleh aktivis senior GAMKI Halmahera Barat, Yohanes Bassay.
Dari dialog interaktif tersebut, disepakati sejumlah poin mutlak yang wajib ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah (Pemda) dan DPRD Halmahera Barat.
Tuntutan utama meliputi, Pembangunan infrastruktur jalan dan drainase yang memadai, penertiban dan penataan kembali letak pedagang serta penanganan sampah yang tepat di lingkungan pasar.
Kondisi Pasar Akelamo yang dinilai tidak layak dan dibiarkan bertahun-tahun dari periode ke periode membuat warga mendesak agar tahun 2027 menjadi momentum nyata, bukan sekadar angin surga.
“Jangan ada lagi ‘bafoya’ berkelanjutan. Tahun 2027 mendatang, semuanya harus riil terealisasi,” tegas salah satu warga dalam forum tersebut.
Pemerhati Sosial Anton Iliyas yang turut hadir dalam kesempatan itu melontarkan kritik tajam kepada pihak eksekutif dan legislatif.
Dia menyayangkan lambatnya penanganan pasar yang seharusnya menjadi salah satu pusat perputaran ekonomi utama di Halmahera Barat selain Jailolo.
“Ini kan negara yang bangun, bukan pakai anggaran pribadi Pemda. Selama ini kalian ke mana? Kalau serius, ini sudah selesai dari dulu,” kesal Anton.
Dia bahkan menyebut kondisi Pasar Akelamo saat ini sudah menyerupai “kandang” akibat minimnya perhatian dan penataan yang layak dari instansi terkait.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, para narasumber dari jajaran OPD teknis maupun anggota DPRD yang hadir menyatakan kesiapan mereka untuk mengawal tuntutan warga hingga terealisasikan pada tahun anggaran 2027.
Sebelum sesi tanya jawab, para narasumber sempat memaparkan materi terkait sejarah pembangunan pasar, data pendukung yang akan dialokasikan ke dalam dokumen RAPBD Induk 2027, hingga strategi penanganan sampah dan penataan ruang.
Selain itu, dibahas pula rencana rekayasa lalu lintas guna menghadapi lonjakan aktivitas menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru pada Desember 2026 mendatang.
Dialog yang berlangsung sukses, aman, dan tertib ini ditutup dengan penyampaian closing statement dari masing-masing narasumber serta sesi foto bersama para pedagang dan pelaku UMKM di kawasan Pasar Akelamo.