Kabar27 – Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate terus melakukan terobosan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kali ini, fokus optimalisasi diarahkan pada sektor Pajak Air Tanah (PAT) dengan membidik sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang beroperasi di wilayah Ternate.
Sebagai langkah awal, BP2RD secara khusus melirik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni) dan PT Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) Indonesia Ferry terkait pemanfaatan air tanah dalam aktivitas operasional mereka.
Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, menyatakan, penggalian potensi pada sektor pajak air tanah ini merupakan bagian dari strategi besar pemerintah daerah untuk memastikan seluruh pemanfaatan sumber daya alam yang bernilai ekonomis dapat berkontribusi terhadap pembangunan kota.
“Kami sedang melakukan pemetaan dan pendataan yang lebih ketat terhadap objek pajak baru maupun yang selama ini belum maksimal. Pada tahap awal ini, kami melihat ada potensi besar dari pemanfaatan air tanah oleh PT Pelni dan ASDP,” ujar Mochtar saat dikonfirmasi, Senin (8/6/2026) di kantornya.
Menurut Mochtar, penggunaan air tanah untuk kebutuhan operasional pelayaran maupun fasilitas pelabuhan dalam skala besar sudah sepatutnya memenuhi kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Langkah ini diambil bukan untuk membebani dunia usaha, melainkan demi menegakkan keadilan pajak dan mengamankan hak daerah.
Dalam waktu dekat, BP2RD akan berkoordinasi dan melakukan verifikasi lapangan bersama pihak PT Pelni dan ASDP untuk menghitung volume pemanfaatan serta memastikan proses administrasi perpajakannya berjalan transparan.
“Kami akan membangun komunikasi yang persuasif terlebih dahulu. Pihak BUMN harus menjadi contoh yang baik dalam kepatuhan pajak daerah. Jika sektor ini bisa kita optimalkan, tentu dampaknya akan kembali ke masyarakat Ternate dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik yang lebih baik,” pungkasnya.
Langkah progresif ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih signifikan terhadap target PAD Kota Ternate tahun ini di tangah efesiensi yang diberlakukan pemerintah pusat.
Selain itu, kebijakan ini sekaligus memperketat pengawasan terhadap kelestarian lingkungan terkait penggunaan air bawah tanah di area pesisir dan pelabuhan.