KabarHalbar – Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Halmahera Barat (Halbar) terus mematangkan pembahasan dokumen Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Pembahasan yang memuat arah kebijakan Belanja dan Pendapatan Pemkab Halbar sepanjang tahun 2027 tersebut telah berlangsung selama dua hari dan ditargetkan tuntas pada Rabu (12/8/2026) malam ini.
Proses pembahasan dokumen krusial ini mengacu pada Surat Sekretariat DPRD Nomor 100.2.4.4/290/2026.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Halbar Ibnu Saud Kadim bersama dua Wakil Ketua, yakni Rustam Fabanyo dan Herman Sidete. Sementara dari pihak eksekutif, TAPD berada di bawah komando Sekda Halmahera Barat, Julius Marau.
Wakil Ketua I DPRD Halbar, Rustam Fabanyo, membenarkan bahwa proses pencermatan dokumen KUA-PPAS bersama TAPD telah menguras waktu selama dua hari dan dijadwalkan masuk tahap finalisasi pada malam ini.
“Pembahasan KUA-PPAS bersama TAPD sudah berjalan dua hari dan rencananya kita lanjutkan kembali pada malam nanti,” ungkap Rustam, Rabu (12/8/2026) sore.
Dari sisi postur anggaran, Sekda Halbar sekaligus Ketua TAPD, Julius Marau, menyampaikan bahwa alur pembahasan bersama legistatif berjalan dengan harmonis. Salah satu poin penting yang telah disepakati adalah sektor penerimaan daerah.
Julius menjelaskan bahwa estimasi pendapatan daerah sebesar Rp800 miliar lebih telah mendapatkan lampu hijau dari Banggar DPRD Halbar. Fokus pembahasan kini tinggal menyelaraskan alokasi belanja daerah.
“Untuk rancangan pendapatan sebesar Rp800 miliar sekian sudah disetujui oleh Banggar DPRD Halbar. Selanjutnya terkait total belanja, belum ada kesepahaman akhir dan akan difinalisasi pada pukul 20.00 WIT malam ini di Kantor DPRD,” jelas Julius.
Jika tahapan penyelarasan belanja malam ini berjalan lancar, dokumen KUA-PPAS TA 2027 dipastikan siap disepakati bersama sebagai acuan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Halmahera Barat mendatang.