KabarTidore– Pemerintah Kota Tidore Kepulauan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD), mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di wilayah Maluku Utara.
Kabut asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat, terutama sistem pernapasan. Selain itu, penurunan jarak pandang akibat asap juga dapat menghambat aktivitas masyarakat, termasuk transportasi darat, laut, maupun udara.
Sebagai langkah antisipasi, BPBD Kota Tidore Kepulauan berencana melakukan pembagian masker secara menyeluruh kepada masyarakat dalam waktu dekat. Upaya tersebut dilakukan untuk membantu mengurangi paparan asap dan meminimalkan risiko gangguan pernapasan.
“Dalam waktu dekat ini kami dari BPBD akan melakukan pembagian masker secara menyeluruh kepada masyarakat guna mencegah gangguan pernapasan,” tegas Kalak BPBD Muhammad Abubakar.
Dia meminta masyarakat agar tidak menganggap remeh kondisi kabut asap yang menyelimuti sejumlah wilayah di Maluku Utara. Warga diharapkan lebih berhati-hati saat beraktivitas di luar rumah, terutama ketika kondisi udara memburuk dan jarak pandang mulai terbatas.
Masyarakat juga diimbau menggunakan masker saat berada di luar ruangan, mengurangi aktivitas di luar rumah apabila asap semakin pekat, serta segera mencari pertolongan medis apabila mengalami keluhan seperti sesak napas, batuk berkepanjangan, atau iritasi pada mata.
Muhammad Abubakar menjelaskan, BPBD Kota Tidore Kepulauan telah menerima informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui Direktur Kedaruratan terkait kesiapsiagaan dan langkah pencegahan dampak kebakaran hutan dan lahan.
Informasi tersebut menjadi perhatian pemerintah daerah karena dampak karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga berpotensi memengaruhi kesehatan masyarakat dan kelancaran aktivitas sehari-hari.
Menindaklanjuti arahan dan informasi tersebut, BPBD Kota Tidore Kepulauan akan memperkuat koordinasi dengan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), terutama Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial, guna menyiapkan langkah penanganan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.
Koordinasi lintas sektor tersebut direncanakan untuk membahas berbagai kebutuhan penanganan, termasuk langkah perlindungan kesehatan masyarakat, kesiapan bantuan sosial, serta kemungkinan penetapan status tanggap darurat apabila kondisi memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurutnya, penanganan dampak karhutla membutuhkan kesiapsiagaan dan kerja sama semua pihak. Karena itu, edukasi kebencanaan kepada masyarakat harus terus dilakukan agar warga memahami risiko yang dapat ditimbulkan serta mengetahui langkah yang perlu diambil untuk melindungi diri dan keluarga.
“Kami berharap seluruh pemangku kepentingan dapat bersama-sama melakukan pencegahan. Informasi ini sangat penting karena berkaitan langsung dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Dia juga mengimbau masyarakat agar berhati-hati saat melakukan aktivitas di darat maupun di laut. Warga diminta memperhatikan kondisi cuaca, jarak pandang, serta informasi resmi dari instansi terkait sebelum melakukan perjalanan.
Dampak kabut asap terhadap transportasi juga menjadi perhatian BPBD. Berdasarkan informasi yang diterima, keterbatasan jarak pandang akibat asap turut berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Sultan Babullah Ternate.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa dampak kebakaran hutan dan lahan dapat meluas hingga mengganggu mobilitas masyarakat. Oleh sebab itu, masyarakat diminta tidak hanya mengandalkan informasi yang beredar di media sosial, tetapi juga mengikuti pemberitahuan resmi dari pemerintah dan pihak berwenang.
Selain mewaspadai karhutla, Muhammad Abubakar mengingatkan masyarakat terhadap potensi bencana hidrometeorologi, khususnya banjir yang dapat terjadi ketika hujan turun dan saluran air tidak berfungsi dengan baik.
Salah satu langkah pencegahan yang perlu dilakukan ialah membersihkan saluran drainase, selokan, dan kawasan bantaran sungai dari tumpukan sampah yang berpotensi menghambat aliran air.
BPBD juga mendorong pemerintah kelurahan, TNI-Polri, dan masyarakat untuk bergotong royong menjaga kebersihan lingkungan serta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana.
Muhammad Abubakar menegaskan, upaya pencegahan tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat.
Dia mengajak warga Kota Tidore Kepulauan untuk tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan, menjaga kesehatan, serta segera melaporkan kepada pihak berwenang apabila menemukan kondisi yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
“Pencegahan dan kesiapsiagaan merupakan tanggung jawab kita bersama. Kami berharap masyarakat tetap waspada dan mengikuti informasi resmi agar dampak bencana dapat diantisipasi sedini mungkin,” pungkasnya.