Bupati Halteng Resmi Buka Musrenbang RKPD Tahun 2026

KabarHalteng – Bupati Halmahera Tengah (Halteng) Ikram M Sangadji membuka dengan resmi forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Musrembang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026 Kabupaten Halmahera Tengah.

Kegiatan dengan tema “Penguatan Transformasi Pembangunan Menuju Ekonomi Inklusif” itu dihadiri Wakil Bupati Ahlan Djumadil, Sekda Bahri Sudirman Ketua DPRD dan Anggota, pimpinan OPD serta ASN dilingkup Pemkab Halteng.

“Forum OPD dan Musrenbang RKPD yang dilaksanakan saat ini merupakan momentum strategis dalam penjaringan aspirasi masyarakat, untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan rencana kerja perangkat daerah yang telah disusun. Sebagai perwujudan dari pendekatan teknokratik, partisipatif, dan politiK perencanaan pembangunan daerah, yang dijabarkan dalam program kegiatan dan sub kegiatan Organisasi Perangkat Daerah,” ucap Bupati saat memberikan sambutan di Aula Salahuddin Kantor Bupati Halteng Selasa (15/4/2025).

Kata dia, perlu memperhatikan Visi RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045” adalah pondasi bagi pembangunan jangka menengah nasional yang bertujuan mencapai Visi Indonesia Emas 2045 Melalui kolaborasi, pembangunan berkelanjutan dan fokus pada tiga sasaran utama serta program prioritas penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan.

Lanjut Bupati, sebagaimana tiga sasaran utama kebijakan nasional diatas seiring dengan Visi Misi pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, yang memprioritaskan empat program/prioritas kegiatan tahun 2026 yang mencakup isu strategis yaitu; Pengentasan kemiskinan, meliputi program kegiatan, yaitu bantuan insentif sosial yang sementara ini dilaksanakan, pemberdayaan UKM dan Koperasi melalui bantuan modal usaha dan peralatan, pemberdayaan petani dan nelayan untuk mendukung produksi dan pendapatan masyarakat bantuan lainnya untuk menekan angka kemiskinan sebesar 1-2 digit integrasi penanganan kemiskinan antara pemerintah daerah dan pemerintah desa pemberdayaan masyarakat dikawasan kumuh dan lingkar tambang melalui penataan kawasan yang berwawasan lingkungan pemenuhan perumahan layak huni, sanitasi dan air bersih yang merata. Bantuan melalui program padat karya maupun CSR ke kelompok rentan miskin.

Peningkatan derajat kesehatan, meliputi program kegiatan, yakni peningkatan status rumah sakit dari tipe d ke tipe C dan penyediaan tenaga dokter, tenaga medis serta fasilitas dan perbaikan manajemen peningkatan kualitas dan kapasitas dokter dan tenaga medis di rumah sakit serta puskesmas untuk mendukung pelayanan kesehatan yang prima. Program bantuan beasiswa kedokteran bagi putra-putri daerah, program magang dokter dan pengadaan dokter ahli untuk memenuhi pelayanan kualitas kesehatan, penurunan angka stunting dan pemberian insentif ibu hamil dan ibu menyusui serta insentif petugas darn pelayaran di posyandu.

Peningkatan mutu pendidikan, meliputi program kegiatan, penguatan sarana prasarana pendidikan yang memadai dan pembangunan sekolah sesuai kebutuhan kawasan industri pemenuhan kebutuhan siswa, yaitu pakaian seragam dan bantuan alat tulis menulis untuk mengurangi beban pengeluaran masyarakat. Program bantuan beasiswa S1, S2 dan S3 serta tenaga guru untuk meningkatkan PM.

Pemberdayaan UKM dan ekonomi kreatif, yaitu meliputi program kegiatan; pemberian bantuan peralatan perikanan dalam mendukung produksi nelayan untuk meningkatkan pendapatan nelayan, pengembangan dan peningkatan produktivitas pertanian serta menjaga stabilitasi harga produksi pertanian, pengembangan sentra produksi perikanan, pertanian dan peternakan termasuk hortikultura untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, fasilitasi pemasaran hasil produksi pertanian, perikanan dan peternakan untuk menjaga keterjangkauan harga perluasan areal pertanian termasuk penambahan alsintan maupun perbaikan irigasi tersier. Serta pemberian bantuan UKM/Koperasi dalam rangka peningkatan pendapatan dan mengurangi kesenjangan sosial.

Selanjutnya, pelestarian lingkungan hidup dan sosial-kemasyarakatan yang kondusif, meliputi program kegiatan, yaitu penangangan sampah, sanitasi berbasis lingkungan yang cepat dan tepat sasaran. Penataan kota Weda yang bersih ramah lingkungan serta nyaman dan pemenuhan ruang publik yang representatif. Penanganan, pengawasan penyakit sosial yang muncul terutama di sekitar kawasan industry, Penanganan mitigasi bencana di seluruh kawasan rawan bencana.

“Empat program prioritas ini merupakan arah kebijakan dalam rangka peningkatan indeks Kinerja Daerah (IKD) dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM), berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah,” jelas orang nomor satu di jajaran pemkab Halteng itu.

Dia menjelaskan kempat komponen kemajuan daerah ini diatas harus tergambar jelas isu/permasalahan serta sasaran target Pembangunan harus jelas sebagaimana arahan saya kemarin saat Forum OPD, tidak sekedar mengejar realisasi keuangan tapi harus target capaiannya harus tercermin dalam program kegiatan berbasis kinerja yang indikatornya dapat terukur dalam sub rencana kegiatan OPD.

Adapun hal lain yang tidak luput dari perhatian kita yaitu penataan Kawasan lingkar tambang dari aspek lingkungan, pemukiman, sanitasi, listrik, air bersih dan permasalahan sosial lainnya yang dianggap penting dan mendesak, sangat memerlukan tindakan responsif Pemerintah Daerah.

“Oleh karena itu saya berharap dalam rangka merumuskan Rancangan Pendapatan dan Belanja Daerah terutama terkait urusan wajib pemerintahan serta isu-isu strategis tingkat lokal, nasional, dan internasional yang dihadapi kedepan, agar adanya penyelarasan pembangunan daerah yang konsisten dan berkesinambungan untuk menjawab permasalahan yang dihadapi,”ucapnya.

Selain itu, forum OPD dan Musrembang RKPD tingkat Kabupaten tahun 2026 akan menelaah prioritas dan sasaran pembangunan yang diformulasi dalam dokumen RKPD tahun 2026 dengan tetap berpedoman pada RKP, RPJMDN-Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Halmahera Tengah.

 “Saya mengharapkan kepada seluruh peserta Forum OPD dan Musrembang RKPD tingkat Kabupaten baik pimpinan OPD, Para Camat, Kepala Desa se-Kabupaten Halmahera Tengah untuk memperkuat komitmen kitanmenyatukan langkah bersama,”bebernya.

Dia menambahkan, semua ini dalam upaya kita untuk meningkatkan mutu dan kualitas perencanaan pembangunan Daerah yang terukur dan berkelanjutan berdasarkan Visi Transformasi Nilai-Nilai Fagogoru menuju Halmahera Tengah Sejahtera, Mandiri dan Maju.