KabarMorotai – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Maluku Utara terus memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan pengawasan, peningkatan pembiayaan produktif, perluasan akses layanan keuangan, serta peningkatan literasi dan perlindungan konsumen.
Langkah ini sejalan dengan kinerja perekonomian Maluku Utara yang menunjukkan pertumbuhan signifikan. Pada Triwulan III-2026, pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Maluku Utara mencapai 16,65 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), dengan nilai atas dasar harga berlaku sebesar Rp42,8 triliun.
Pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang tertinggi secara nasional dan terutama ditopang oleh industri pengolahan yang tumbuh 35,19 persen, dengan kontribusi sebesar 14,51 poin persentase atau lebih dari 87 persen terhadap total pertumbuhan ekonomi daerah.
Kinerja tersebut tidak terlepas dari berlanjutnya hilirisasi nikel di Maluku Utara. Secara kumulatif, perekonomian daerah ini tumbuh 17,16 persen.
Di sektor perdagangan luar negeri, Maluku Utara mencatat surplus neraca perdagangan sebesar 7,54 miliar dolar AS sepanjang Januari hingga September 2026. Capaian tersebut didukung ekspor senilai 13,35 miliar dolar AS atau tumbuh 26,74 persen, yang didominasi produk hilirisasi besi dan baja serta nikel.
Meski demikian, OJK menilai pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut belum sepenuhnya dirasakan secara merata oleh masyarakat. Karena itu, diperlukan diversifikasi potensi ekonomi dan penguatan akses pembiayaan agar pertumbuhan ekonomi turut mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Kinerja Sektor Perbankan
Dari sektor perbankan, penyaluran kredit berdasarkan lokasi kantor pada September 2026 tercatat sebesar Rp17,10 triliun atau tumbuh 5,77 persen secara tahunan. Kualitas kredit tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) gross sebesar 3,39 persen, masih di bawah ambang batas 5 persen.
Sementara itu, penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp24,27 triliun atau tumbuh 53,16 persen. Pertumbuhan tersebut jauh melampaui pertumbuhan DPK nasional sebesar 8,22 persen.
Adapun penyaluran kredit kepada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mencapai Rp3,64 triliun. Untuk mendukung pembiayaan sektor tersebut, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada Triwulan III-2026 mencapai Rp634,66 miliar kepada 8.479 debitur.
Berdasarkan lokasi usaha, total kredit perbankan tercatat sebesar Rp34,56 triliun atau tumbuh 5,54 persen, dengan NPL gross sebesar 1,81 persen. Namun, penyaluran kredit UMKM tercatat Rp4,20 triliun atau mengalami kontraksi 6,75 persen secara tahunan. Kondisi ini menjadi perhatian untuk terus memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif.
Di sisi Bank Perekonomian Rakyat (BPR) dan BPR Syariah, total aset hingga September 2026 mencapai Rp1,10 triliun atau tumbuh 9,85 persen dibandingkan Desember 2025. Peningkatan tersebut diikuti pertumbuhan DPK sebesar 11,35 persen menjadi Rp312,06 miliar dan penyaluran kredit atau pembiayaan sebesar 4,45 persen menjadi Rp633,85 miliar.
Sementara itu, piutang perusahaan pembiayaan tercatat Rp2,73 triliun. Outstanding pinjaman fintech lending mencapai Rp365 miliar, sedangkan pembiayaan dan penyertaan modal ventura tercatat Rp11 miliar.
Investor Pasar Modal Meningkat
Pada sektor pasar modal, minat masyarakat Maluku Utara untuk berinvestasi juga menunjukkan peningkatan.
Hingga September 2026, jumlah investor yang tercermin melalui Single Investor Identification (SID) mencapai 86.430 atau tumbuh 101,37 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Peningkatan tersebut menunjukkan semakin luasnya partisipasi masyarakat dalam berbagai instrumen investasi, seperti saham, reksa dana, dan Surat Berharga Negara (SBN). Adapun nilai transaksi saham pada September 2026 tercatat sebesar Rp172,57 miliar.
Perkuat Literasi dan Inklusi Keuangan
Dalam upaya meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan, OJK Maluku Utara telah menyelenggarakan 43 kegiatan edukasi sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Kegiatan tersebut menjangkau 10 kabupaten/kota dengan total 6.942 peserta. Sebanyak 58 persen peserta berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, 34 persen masyarakat umum serta pelaku UMKM, dan sisanya merupakan aparatur serta instansi lintas sektoral.
Program edukasi juga menjangkau wilayah kepulauan, termasuk Kepulauan Sula, Pulau Taliabu, dan Pulau Morotai.
Selain edukasi keuangan konvensional, OJK turut melaksanakan lima kegiatan literasi dan edukasi keuangan syariah dengan total 372 peserta.
Sementara itu, capaian program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Maluku Utara meliputi 1.938 nasabah Program Simpanan Pelajar (SimPel) dengan total tabungan Rp2,26 miliar, perlindungan jaminan sosial terhadap 59.955 objek, serta 13.486.084 transaksi QRIS dengan nilai mencapai Rp1,413 triliun.
Program KUR Nelayan juga dilaksanakan melalui 10 kegiatan yang melibatkan 579 peserta.
OJK turut memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui berbagai inisiatif, termasuk pendampingan langsung kepada nelayan dan pelaku UMKM di Ternate dan Tidore Kepulauan serta pelaksanaan coaching clinic bagi pengurus TPAKD kabupaten/kota.
Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026, indeks literasi keuangan Maluku Utara tercatat sebesar 48,65 persen dan indeks inklusi keuangan 77,18 persen.
Angka tersebut masih berada di bawah capaian nasional, yakni literasi sebesar 69,57 persen dan inklusi sebesar 93,61 persen. Kondisi ini menjadi dasar bagi OJK untuk terus memperluas edukasi dan akses layanan keuangan melalui sinergi dengan pemerintah daerah, Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga jasa keuangan, akademisi, serta pemangku kepentingan lainnya.
Perkuat Pelayanan dan Perlindungan Konsumen
Dalam aspek pelayanan konsumen, OJK Maluku Utara mencatat 4.636 layanan sepanjang Januari hingga Oktober 2026.
Sebagian besar merupakan permintaan informasi Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) sebanyak 4.310 layanan atau 92,97 persen. Selain itu, terdapat 204 layanan pemberian informasi dan 122 pengaduan konsumen.
Upaya perlindungan masyarakat juga diperkuat melalui Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI).
Sepanjang Semester I-2026, Satgas PASTI menerima 222 pengaduan melalui portal SIPASTI. Laporan tersebut terdiri atas 180 laporan pinjaman online ilegal, 41 laporan investasi ilegal, dan satu laporan entitas gadai ilegal di Kota Ternate yang telah dihentikan operasionalnya hingga memperoleh izin resmi.
Sementara itu, melalui Indonesia Anti-Scam Center (IASC), tercatat 1.430 pengaduan terkait dugaan penipuan keuangan.
Satgas PASTI juga melaksanakan 23 kegiatan edukasi yang menjangkau sembilan kabupaten/kota dengan sasaran pelajar, pemuda, ibu rumah tangga, ASN, pelaku UMKM, petani, nelayan, penyandang disabilitas, hingga aparat penegak hukum.
Selain itu, sepanjang Januari hingga Oktober 2026, Satgas PASTI Daerah Maluku Utara telah mendata, mengklarifikasi, dan menindaklanjuti lima entitas yang terindikasi melakukan aktivitas keuangan ilegal, yakni AppenInc, PT Pendanaan Gotong Royong, Zahra Berkah, NR Investasi, dan Investasi By MK.
OJK mengimbau masyarakat agar selalu menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, sebelum melakukan investasi.
Masyarakat diminta memastikan legalitas perusahaan dan produk investasi melalui otoritas berwenang serta tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi yang tidak masuk akal, keuntungan pasti tanpa risiko, maupun skema member-get-member atau Ponzi.
OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak langsung mempercayai penawaran investasi hanya karena direkomendasikan orang terdekat, tokoh tertentu, maupun influencer di media sosial. Verifikasi secara independen tetap diperlukan sebelum melakukan transaksi.
Dorong Sinergi Bersama Media
Dalam rangka memperluas pemahaman masyarakat mengenai perkembangan ekonomi dan sektor jasa keuangan, OJK Provinsi Maluku Utara menyelenggarakan Media Gathering dan Media Update posisi September 2026 pada 18–19 November 2026 di Pulau Morotai.
Kegiatan tersebut menjadi wadah komunikasi dan pertukaran informasi antara OJK dan insan pers, sekaligus memperkuat peran media dalam menyampaikan informasi yang akurat, berimbang, dan edukatif kepada masyarakat.
Selain itu, kegiatan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada wartawan ekonomi dan bisnis se-Maluku Utara atas kontribusinya dalam menyebarluaskan informasi mengenai kebijakan OJK, perkembangan sektor jasa keuangan, serta berbagai program peningkatan literasi dan inklusi keuangan.
OJK Maluku Utara berharap sinergi bersama media dapat terus diperkuat sehingga masyarakat semakin memahami produk dan layanan jasa keuangan, memiliki akses keuangan yang lebih luas, serta terlindungi dari berbagai praktik keuangan ilegal.
Melalui berbagai program tersebut, OJK berkomitmen mendorong terwujudnya sektor jasa keuangan yang sehat, inklusif, dan terpercaya guna mendukung pertumbuhan ekonomi Maluku Utara yang berkelanjutan.

