KabarHalut- Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara memberi sinyal bakal mendalami dugaan penyalahgunaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Halmahera Utara.
Pendalaman tersebut menyusul temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Maluku Utara terkait kelebihan pembayaran perjalanan dinas (perjadin) serta belum lengkapnya bukti pertanggungjawaban atas sejumlah pengeluaran anggaran.
Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap pengelolaan anggaran Kabupaten Halmahera Utara, khususnya penggunaan dana hibah untuk pelaksanaan Pilkada Serentak 2024.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena menyangkut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran publik yang bersumber dari dana hibah pemerintah daerah.
BPK menyoroti sejumlah pengeluaran KPU Halmahera Utara yang dinilai belum sepenuhnya sesuai ketentuan, terutama dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas.
Merespons temuan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Halmahera Utara, Rahmat, mengatakan pihaknya akan mencermati lebih dahulu rekomendasi BPK sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Menurut Rahmat, tindak lanjut atas temuan BPK memiliki mekanisme dan tenggat waktu tersendiri. Karena itu, kejaksaan perlu melihat perkembangan proses penyelesaian yang sedang berjalan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
“Ini masih proses. BPK juga memberikan waktu atau durasi. Kita tidak bisa langsung masuk begitu saja. Nanti kita lihat perkembangannya,” tegas Rahmat, Kamis (19/11/2026).
Dia menjelaskan, Kejari Halmahera Utara akan mempelajari rekomendasi BPK, termasuk kemungkinan adanya kewajiban perbaikan administrasi maupun langkah tindak lanjut lainnya sesuai hasil pemeriksaan.
“Kita akan dalami, kita lihat rekomendasinya seperti apa. Bisa saja ada pernyataan untuk diperbaiki atau ada langkah-langkah lainnya. Semuanya tergantung petunjuk BPK,” pungkasnya.
Di sisi lain, publik kini menanti tindak lanjut KPU Halmahera Utara terhadap rekomendasi BPK, terutama menyangkut penyelesaian kelebihan pembayaran perjalanan dinas dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban penggunaan dana hibah Pilkada 2024.
Kejelasan penyelesaian temuan tersebut menjadi penting agar pengelolaan anggaran penyelenggaraan pemilu dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.
Kejari Halmahera Utara juga diharapkan dapat memastikan setiap indikasi penyimpangan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum. Apabila dalam proses pendalaman ditemukan unsur perbuatan melawan hukum dan bukti yang cukup, penanganannya dapat ditingkatkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

