Kabar27- Pemerintah Kota Ternate terus tancap gas mempercepat realisasi Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPDBU) untuk penyediaan Alat Penerangan Jalan (APJ).
Langkah strategis ini dibahas dalam rapat koordinasi yang berlangsung di Auditorium Bapelitbangda Kota Ternate, Kamis (1/10/2026).
Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman, menegaskan proyek ini merupakan agenda strategis daerah yang perkembangannya terus dipantau secara ketat.
“Kami tetap berkomitmen agar kegiatan KPDBU berjalan dengan baik karena menjadi bagian strategis daerah. Setiap prosedur, aturan, dan tahapan harus dilalui secara tertib dan sesuai ketentuan,” ujar Tauhid usai memimpin rapat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly, menjelaskan percepatan skema KPDBU ini juga menindaklanjuti arahan langsung dari Gubernur Maluku Utara.
Menurutnya, skema ini menjadi pilihan paling rasional untuk menghadirkan fasilitas publik berkualitas tanpa memberatkan APBD.
Menariknya, jika proyek penerangan jalan ini sukses, Kota Ternate akan mencatatkan sejarah baru di Maluku Utara.
“Apabila KPDBU di Kota Ternate berhasil dilaksanakan, skema ini dapat menjadi pilot project (proyek percontohan) bagi kabupaten/kota lainnya di Provinsi Maluku Utara. Dengan kondisi fiskal saat ini, KPDBU memang menjadi alternatif pembiayaan utama bagi daerah,” jelas Rizal.
Kehadiran Kepala Inspektorat Provinsi Maluku Utara dalam rapat tersebut turut mempertegas pentingnya proyek ini, sekaligus melakukan evaluasi, monitoring, dan pengawasan secara langsung.
Pemkot Ternate sejauh ini telah mengantongi berbagai dukungan dari Kementerian Dalam Negeri hingga lembaga penjamin. Saat ini, pemerintah daerah tengah mematangkan persiapan akhir menuju tahapan market sounding (penjajakan pasar).
“Kalau dokumen persyaratan sudah lengkap, market sounding bisa langsung digelar—bisa minggu depan atau dua minggu lagi. Saya minta Dinas Perhubungan Kota Ternate selaku OPD pengampu untuk segera melengkapi sisa dokumen yang diperlukan,” tegas Rizal.
Setelah tahap market sounding selesai, Rizal memperkirakan sekitar 70 persen porsi tanggung jawab pemerintah daerah telah tuntas. “Sisa 30 persennya tinggal proses pelelangan badan usaha, masuknya investor atau peminat, dan proyek sudah bisa berjalan,” pungkasnya.
Pemkot Ternate berharap seluruh tahapan KPDBU APJ ini berjalan tanpa hambatan, sehingga kebutuhan masyarakat akan penerangan jalan yang memadai di seluruh sudut kota dapat segera terwujud.