Kabar27 – Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Ternate merancang langkah strategis untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Tahun Anggaran 2027.
Dua agenda utama yang akan dieksekusi tahun depan adalah pelaksanaan sensus Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pembaruan Zona Nilai Tanah (ZNT) yang tercatat sudah lebih dari satu dekade belum disesuaikan.
Rencana besar tersebut disampaikan oleh Kepala BP2RD Kota Ternate, Mochtar Hasim, usai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2027 bersama Komisi II DPRD Kota Ternate, Senin (27/7/2027) di gedung DPRD.
Mochtar menjelaskan, seluruh program kerja BP2RD pada 2027 diselaraskan untuk mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Menurutnya, melalui sensus PBB, pemerintah akan memutakhirkan data objek pajak sekaligus melakukan pemetaan ulang antara kawasan permukiman dan wilayah ekonomi/bisnis.
Pembaruan basis data ini diyakini akan meningkatkan akurasi penetapan nilai pajak sehingga potensi daerah dari sektor properti dan usaha dapat tergarap maksimal. Hasil sensus dan ZNT yang baru, diproyeksikan mampu melonjakkan target penerimaan hingga dua kali lipat.
“Program dan kegiatan tahun 2027 lebih difokuskan pada pelaksanaan sensus agar kami mendapatkan data dan nilai terbaru. Dengan begitu, dalam penentuan target ke depan, PBB yang saat ini Rp8 miliar mungkin bisa naik menjadi Rp16 miliar, sementara BPHTB dari Rp6 miliar bisa menjadi Rp12 miliar,” ujar Mochtar.
Optimisme BP2RD dalam menaikkan target penerimaan didasari oleh realisasi pajak tahun berjalan yang menunjukkan kinerja impresif. Hanya dalam kurun waktu enam bulan pertama, realisasi dua jenis pajak utama berhasil mendekati bahkan melampaui target tahunan.
Berdasarkan data BP2RD, hingga pertengahan tahun, pendapatan BPHTB telah mencapai sekitar Rp7 miliar, melampaui target awal yang ditetapkan sebesar Rp6 miliar (di atas 100 persen).
Selain itu, pendapatan dari sektor PBB, sudah menyentuh angka sekitar Rp7,8 miliar atau mendekati target tahunan sebesar Rp8 miliar (hampir 100 persen).
Langkah progresif BP2RD mendapat respons positif dari pihak legislatif. Ketua Komisi II DPRD Kota Ternate, Farijal S. Teng, membenarkan pentingnya penyesuaian nilai tanah yang sudah lama mengendap demi menciptakan keadilan dan kecermatan penetapan pajak.
Selain sensus PBB-P2, Farijal juga mendorong agar Pemkot Ternate mengalokasikan anggaran yang memadai untuk modernisasi sistem perpajakan berbasis digital pada 2027.
“Langkah ini bertujuan memperbarui data nilai tanah yang selama ini belum mengalami penyesuaian dalam kurun waktu yang cukup lama,” tegas Farijal.
Sinergi antara Pemkot Ternate dan DPRD ini diharapkan dapat mengawal kebijakan anggaran agar berpihak pada peningkatan PAD tanpa mengesampingkan iklim iklim pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Seluruh hasil pembahasan RDP ini selanjutnya akan diserahkan ke Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Ternate untuk ditindaklanjuti dalam tahapan pembentukan anggaran formal.