Pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai NasDem Kota Ternate bukan sekadar momentum pergantian atau pengukuhan struktur organisasi. Bagi saya, pelantikan ini justru menjadi saat yang tepat untuk membaca kembali arah kepemimpinan Tauhid Soleman, mengukur capaian politik yang telah diraih, sekaligus menguji sejauh mana NasDem telah dipersiapkan menghadapi masa depan.
Sebab, keberhasilan sebuah partai politik tidak cukup diukur dari kemampuannya memenangkan pemilu atau menambah jumlah kursi di parlemen. Lebih dari itu, keberhasilan kepemimpinan harus terlihat dari kemampuan membangun organisasi yang kuat, melahirkan kader berkualitas, serta memastikan partai tetap memiliki daya tawar meskipun figur sentralnya tidak lagi berada dalam lingkaran kekuasaan.
Dalam konteks NasDem Kota Ternate, Tauhid Soleman merupakan figur yang memiliki pengaruh besar terhadap perjalanan dan perkembangan partai. Pada periode pertama kepemimpinannya, ia berhasil membawa NasDem meningkatkan perolehan kursi DPRD Kota Ternate dari tiga kursi pada Pemilu 2019 menjadi lima kursi pada Pemilu 2024. Tambahan dua kursi atau peningkatan sekitar 66,7 persen itu merupakan capaian elektoral yang patut diapresiasi.
Namun, keberhasilan tersebut tidak boleh membuat NasDem merasa telah mencapai puncak kekuatan politiknya. Justru periode kedua kepemimpinan Tauhid akan menjadi ujian yang lebih berat. Ia tidak hanya dituntut mempertahankan lima kursi, tetapi juga membuktikan bahwa NasDem mampu terus berkembang tanpa terlalu bergantung pada kekuatan personal seorang pemimpin.
Tantangan itu semakin menarik karena Tauhid tidak hanya memimpin NasDem, tetapi juga sedang menjalankan periode kedua sebagai Wali Kota Ternate yang akan berakhir pada 2030. Perubahan posisi politik tersebut berpotensi menghadirkan konfigurasi baru bagi NasDem, terutama jika pemilu DPRD dan Pilkada berlangsung dalam satu momentum sekitar 2031.
Di sinilah persoalan masa depan kepemimpinan NasDem menjadi penting untuk dibicarakan. Sebuah partai tidak boleh hanya kuat ketika pemimpinnya sedang berkuasa. Partai harus memiliki sistem, kader, dan kepercayaan publik yang mampu menjaga keberlangsungannya ketika kekuasaan berganti.
Karena itu, tulisan ini bukan semata-mata tentang keberhasilan Tauhid membawa NasDem dari tiga menjadi lima kursi. Ini adalah catatan kritis tentang tanggung jawab kepemimpinan, tantangan mempertahankan kekuatan politik, dan pentingnya membangun NasDem agar tidak berhenti pada kekuatan satu figur.
Dari Keberhasilan Elektoral Menuju Tanggung Jawab Politik
Kenaikan perolehan kursi NasDem dari tiga menjadi lima pada Pemilu 2024 merupakan capaian politik yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tambahan dua kursi tersebut menunjukkan adanya perkembangan dukungan dan kemampuan partai memperluas representasi politiknya di DPRD Kota Ternate.
Bahkan, capaian itu menempatkan NasDem pada posisi strategis dengan memperoleh kursi Ketua DPRD Kota Ternate periode 2024–2029. Artinya, NasDem bukan lagi sekadar partai yang hadir sebagai peserta dalam kontestasi politik lokal, melainkan telah menjadi salah satu kekuatan penting dalam menentukan arah kebijakan daerah.
Meski demikian, capaian tersebut harus dibaca secara proporsional. Keberhasilan elektoral tidak lahir hanya dari kerja seorang ketua. Ada kerja kolektif pengurus, kader, calon anggota legislatif, simpatisan, relawan, serta masyarakat yang memberikan kepercayaan melalui suara mereka.
Namun, sebagai Ketua DPD, Tauhid tetap memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap arah konsolidasi dan perkembangan partai. Kepemimpinan bukan berarti mengambil seluruh kredit atas kemenangan, melainkan juga bersedia memikul tanggung jawab ketika organisasi menghadapi kemunduran.
Lima kursi DPRD harus dipandang sebagai mandat rakyat, bukan sekadar angka kemenangan politik. Mandat itu perlu diterjemahkan melalui kerja legislasi yang berkualitas, pengawasan pemerintahan yang kritis, serta kebijakan anggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Posisi Ketua DPRD juga bukan simbol kebesaran partai semata. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab kelembagaan yang harus dijalankan secara profesional. NasDem perlu menunjukkan bahwa kekuatan politiknya memiliki manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya memperkuat posisi tawar dalam pembagian kekuasaan.
Karena itu, ukuran keberhasilan NasDem pada periode mendatang tidak cukup hanya dilihat dari kemampuan mempertahankan lima kursi. Kualitas kader yang duduk di parlemen, keberanian menyuarakan kepentingan publik, serta konsistensi menjalankan fungsi pengawasan justru menjadi bagian penting dari penilaian terhadap kedewasaan politik partai.
Dua Periode Memimpin Kota Ternate: Dua Babak Menguji Kepemimpinan
Di luar kepemimpinannya di NasDem, Tauhid Soleman juga memiliki rekam perjalanan politik sebagai Wali Kota Ternate selama dua periode. Pada periode pertama, 2021–2024, ia memimpin bersama Jasri Usman. Pada periode kedua, 2025–2030, ia kembali memperoleh kepercayaan masyarakat bersama Nasri Abubakar.
Dua periode pemerintahan tersebut tentu menghadirkan tanggung jawab yang berbeda. Periode pertama menjadi fase meletakkan dasar dan menjalankan visi pembangunan Ternate ANDALAN, yakni Ternate yang Mandiri dan Berkeadilan. Sementara periode kedua menjadi kesempatan untuk memperkuat capaian, menyelesaikan persoalan yang belum tuntas, serta memastikan pembangunan memberikan dampak lebih luas bagi masyarakat.
Namun, pemerintahan tidak cukup dinilai dari visi, slogan, program, atau seremonial pembangunan. Ukuran paling nyata dari keberhasilan kepala daerah adalah perubahan yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.
Persoalan sampah, ketersediaan air bersih, kualitas infrastruktur, pemulihan ekonomi, pemberdayaan UMKM, kesejahteraan nelayan, lapangan kerja, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik merupakan sejumlah persoalan yang perlu terus mendapatkan perhatian serius.
Persoalan-persoalan tersebut bukan semata-mata pekerjaan administratif pemerintah daerah. Di dalamnya terdapat harapan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian nyata, terukur, dan berkelanjutan.
Pemerintahan yang baik tidak hanya terlihat dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari seberapa jauh kegiatan tersebut menjawab kebutuhan masyarakat. Pembangunan tidak boleh berhenti pada laporan realisasi program, melainkan harus terlihat dari manfaat yang diterima warga.
Di sinilah periode kedua Tauhid sebagai wali kota akan menghadapi penilaian yang lebih besar. Masyarakat tentu berharap pengalaman dari periode pertama menjadi modal untuk memperbaiki kekurangan, mempercepat penyelesaian persoalan, dan memastikan visi pembangunan tidak berhenti sebagai narasi politik.
Saya berpandangan bahwa keberhasilan Tauhid sebagai pemimpin partai dan keberhasilannya sebagai kepala daerah harus dinilai melalui dua ukuran yang berbeda. Bertambahnya kursi NasDem di DPRD tidak otomatis membuktikan keberhasilan pemerintahan. Sebaliknya, keberhasilan sebuah program pemerintah juga tidak serta-merta menjamin peningkatan dukungan elektoral bagi partai.
Keduanya memiliki ruang penilaian masing-masing. Partai diuji melalui kekuatan organisasi, kualitas kader, dan kepercayaan pemilih. Pemerintah diuji melalui pelayanan, kebijakan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Dua Panggung Politik, Dua Tanggung Jawab
Posisi Tauhid sebagai Ketua DPD NasDem sekaligus Wali Kota Ternate menghadirkan ruang pengaruh politik yang besar. Akan tetapi, posisi tersebut juga menuntut kedewasaan dalam membedakan kepentingan organisasi partai dengan tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan.
Sebagai wali kota, Tauhid adalah pemimpin seluruh masyarakat Ternate, termasuk warga yang tidak memilihnya dan mereka yang memiliki pilihan politik berbeda. Pemerintahan harus berjalan untuk semua golongan tanpa membedakan latar belakang maupun afiliasi politik.
Sementara sebagai Ketua DPD NasDem, ia memiliki tanggung jawab membangun organisasi, memperkuat kaderisasi, menjaga soliditas, serta memperjuangkan aspirasi politik partai.
Dua tanggung jawab itu tidak boleh saling mencampuri secara tidak proporsional. Jabatan kepala daerah tidak boleh dijadikan instrumen untuk menguntungkan kepentingan organisasi partai. Demikian pula, kepentingan partai tidak boleh mengganggu objektivitas kebijakan pemerintah.
Justru di sinilah kualitas kepemimpinan seorang tokoh politik diuji. Semakin besar kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki, semakin besar pula tuntutan untuk menjaga batas antara kepentingan publik dan kepentingan organisasi.
NasDem juga perlu menunjukkan kedewasaan sebagai partai yang memiliki kekuatan politik di parlemen. Lima kursi dan posisi Ketua DPRD harus menjadi modal untuk menjalankan fungsi pengawasan secara objektif, termasuk terhadap pemerintahan yang dipimpin oleh ketua partainya sendiri.
Kekuatan politik yang sehat bukan kekuatan yang selalu membenarkan pemimpinnya. Kekuatan politik yang sehat adalah kekuatan yang mampu menjaga prinsip, memberikan kritik, dan memastikan kebijakan tetap berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Tantangan 2029–2031: NasDem Tidak Bisa Selamanya Bertumpu pada Jabatan Wali Kota
Persoalan masa depan NasDem Kota Ternate semakin penting ketika dikaitkan dengan perubahan desain penyelenggaraan pemilu nasional dan lokal.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 membawa perubahan mendasar terhadap pemisahan pemilu nasional dan pemilu lokal. Dalam konstruksi putusan tersebut, pemilu nasional dan pemilu lokal tidak lagi dilaksanakan dalam satu waktu. Pemilu lokal, yang mencakup pemilihan anggota DPRD dan kepala daerah, diarahkan berlangsung sekitar dua hingga dua setengah tahun setelah pelantikan pejabat hasil pemilu nasional.
Dengan konstruksi tersebut, pemilu lokal berikutnya berpotensi berlangsung sekitar 2031, meskipun pelaksanaannya tetap bergantung pada pengaturan lebih lanjut dan ketentuan peralihan yang berlaku.
Kondisi ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi NasDem Kota Ternate. Masa jabatan Tauhid sebagai Wali Kota Ternate periode 2025–2030 akan berakhir sebelum momentum pemilu lokal tersebut berlangsung apabila jadwal itu diterapkan sesuai konstruksi hukum yang ada.
Artinya, NasDem tidak bisa selamanya mengandalkan posisi Tauhid sebagai kepala daerah untuk menjaga kekuatan dan daya tawar politik partai. Setelah masa jabatan itu berakhir, partai harus menghadapi kontestasi dengan kekuatan organisasi, kualitas kader, rekam jejak politik, dan kepercayaan masyarakat.
Inilah alasan mengapa periode kedua kepemimpinan Tauhid di NasDem harus digunakan untuk menyiapkan fondasi jangka panjang. Partai perlu memperkuat struktur hingga tingkat bawah, membangun komunikasi dengan masyarakat, menyiapkan kader potensial, dan memastikan kerja politik tidak hanya aktif menjelang pemilu.
Kekuatan yang dibangun karena kedekatan dengan kekuasaan biasanya menghadapi ujian ketika kekuasaan itu berakhir. Sebaliknya, kekuatan yang dibangun melalui kerja organisasi, konsistensi perjuangan, dan kepercayaan publik memiliki peluang lebih besar untuk bertahan.
Bagi saya, tantangan terbesar NasDem bukan sekadar mempertahankan lima kursi DPRD. Tantangan sesungguhnya adalah membuktikan bahwa lima kursi tersebut merupakan hasil dari kekuatan organisasi yang berakar di tengah masyarakat, bukan semata-mata akibat pengaruh seorang figur yang sedang memegang jabatan publik.
Konsolidasi dan Kaderisasi: Menguatkan Partai dari Dalam
Selain capaian elektoral, konsolidasi internal dan kaderisasi merupakan pekerjaan penting yang harus mendapatkan perhatian serius. Partai politik tidak cukup hanya memiliki struktur kepengurusan yang lengkap. Struktur tersebut harus diikuti dengan aktivitas organisasi, pembinaan kader, dan mekanisme kerja yang berjalan secara konsisten.
Pelantikan pengurus seharusnya menjadi awal dari kerja organisasi yang lebih terarah. Tantangannya bukan hanya memastikan seluruh posisi kepengurusan terisi, tetapi bagaimana setiap kader memahami tugas, tanggung jawab, dan kontribusinya terhadap perkembangan partai.
NasDem Kota Ternate perlu memastikan bahwa struktur organisasi hingga tingkat bawah benar-benar hidup. Pengurus di tingkat kecamatan dan kelurahan harus memiliki ruang untuk bekerja, menyampaikan aspirasi, serta membangun komunikasi langsung dengan masyarakat.
Di sisi lain, kaderisasi tidak boleh berhenti pada kegiatan formal atau sekadar memenuhi kebutuhan struktur. Partai perlu memiliki proses pembinaan yang terukur agar kader memperoleh pengalaman organisasi, kemampuan komunikasi politik, pemahaman kebijakan publik, dan kepemimpinan.
Perbedaan pandangan dalam organisasi juga merupakan hal yang wajar. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola melalui mekanisme yang sehat, bukan dibiarkan berkembang menjadi persaingan personal yang melemahkan partai.
Kepemimpinan yang kuat bukan kepemimpinan yang menghendaki seluruh kader selalu berada dalam satu suara. Kepemimpinan yang kuat justru mampu memberikan ruang bagi perbedaan, membangun komunikasi, menyelesaikan persoalan secara terbuka, dan menjaga seluruh elemen organisasi tetap berada dalam satu tujuan.
Kader muda harus diberikan kesempatan mengambil tanggung jawab strategis, sementara kader senior perlu dilibatkan dalam proses pembinaan dan transfer pengalaman. Dengan demikian, organisasi tidak hanya memiliki kekuatan pada generasi yang sedang memimpin, tetapi juga memiliki kesiapan menghadapi pergantian kepemimpinan.
NasDem harus menjadi rumah politik yang memberikan ruang tumbuh bagi seluruh kader berdasarkan kapasitas, integritas, dan kontribusinya. Loyalitas kepada organisasi penting, tetapi loyalitas tersebut harus berjalan seiring dengan kemampuan berpikir kritis dan keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Dari Partai Penguasa Menjadi Partai yang Dipercaya Rakyat
Ada satu hal yang tidak kalah penting dalam membangun masa depan NasDem Kota Ternate, yakni bagaimana partai mampu menjaga dan memperluas kepercayaan publik.
Partai politik yang memiliki kekuatan di pemerintahan sering kali menghadapi tantangan untuk membuktikan bahwa keberadaannya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kedekatan dengan kekuasaan dapat memberikan keuntungan politik, tetapi tidak otomatis menjamin kepercayaan rakyat.
NasDem perlu membangun kekuatan politik yang bersumber dari gagasan, kerja nyata, dan keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat. Partai tidak boleh hanya dikenal karena posisi ketuanya sebagai wali kota atau karena memiliki kekuatan di lembaga legislatif.
Kehadiran partai harus dapat dirasakan melalui kerja-kerja sosial, advokasi persoalan warga, pendidikan politik, dan perjuangan terhadap kebijakan publik yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Jangan sampai partai hanya terlihat aktif ketika membutuhkan suara, tetapi kehilangan kedekatan setelah kontestasi selesai. Kepercayaan publik tidak dibangun dalam satu malam dan tidak dapat dipelihara hanya dengan baliho, slogan, atau kegiatan seremonial.
Masyarakat membutuhkan partai yang mampu mendengar, memahami, dan memperjuangkan persoalan mereka. Kader harus dikenal karena kerja dan kontribusinya, bukan hanya karena jabatan atau kedekatannya dengan pemegang kekuasaan.
Karena itu, NasDem harus mulai membangun identitas politik yang lebih kuat dan mandiri. Partai harus memiliki gagasan tentang masa depan Kota Ternate, memahami persoalan masyarakat, serta mampu menawarkan solusi melalui jalur politik dan kelembagaan.
Partai yang matang adalah partai yang tetap dipercaya masyarakat, bahkan ketika tidak lagi berada dalam lingkaran pemerintahan.
Di sinilah kepemimpinan Tauhid pada periode kedua akan mendapatkan ukuran yang lebih substantif. Ia tidak hanya dituntut menjaga soliditas pengurus, tetapi juga memastikan NasDem tumbuh menjadi organisasi yang memiliki kedekatan dengan masyarakat dan daya tahan politik yang tidak bergantung pada kekuasaan.
Menyiapkan Penerus: Warisan Terbesar Seorang Pemimpin
Salah satu ukuran keberhasilan seorang pemimpin organisasi bukan terletak pada seberapa lama ia mampu mempertahankan posisi, melainkan pada keberaniannya menyiapkan generasi kepemimpinan berikutnya.
Dalam politik, regenerasi bukan ancaman bagi pemimpin yang sedang berkuasa. Sebaliknya, regenerasi merupakan bukti bahwa seorang pemimpin memiliki visi yang melampaui kepentingan jabatan dan kekuasaan pribadi.
Tauhid perlu menjadikan periode kedua kepemimpinannya di NasDem sebagai momentum untuk membuka ruang yang lebih luas bagi kader-kader potensial. Jangan sampai organisasi terlalu nyaman bertumpu pada satu figur sehingga ruang tumbuh bagi pemimpin baru menjadi terbatas.
Menurut saya, persiapan kepemimpinan masa depan NasDem Kota Ternate perlu diarahkan pada dua jalur utama.
Pertama, menyiapkan kader untuk melanjutkan kepemimpinan Partai NasDem Kota Ternate. Partai perlu membangun sistem kaderisasi yang terbuka dan berkelanjutan agar muncul figur-figur baru dengan kemampuan organisasi, komunikasi politik, integritas, serta kepercayaan masyarakat.
Kedua, menyiapkan kader potensial untuk memimpin pemerintahan Kota Ternate. Kaderisasi politik tidak cukup hanya menghasilkan pengurus partai dan anggota legislatif. NasDem juga perlu melahirkan figur yang memahami persoalan masyarakat, memiliki kemampuan manajerial, menguasai tata kelola pemerintahan, memahami birokrasi, dan mempunyai visi pembangunan yang jelas.
Pengalaman Tauhid sebagai Wali Kota Ternate selama dua periode merupakan modal penting untuk membangun proses pembelajaran kepemimpinan tersebut. Pengalaman memimpin pemerintahan, merumuskan kebijakan, menghadapi persoalan birokrasi, dan menjalankan pembangunan semestinya dapat ditransformasikan menjadi pendidikan bagi kader-kader potensial.
Mereka perlu diberi kesempatan memahami persoalan pembangunan, pelayanan publik, pengelolaan anggaran, dan tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, calon pemimpin masa depan tidak hanya dibentuk melalui popularitas politik, tetapi juga melalui pengalaman dan kapasitas.
Menyiapkan kader untuk menjadi wali kota bukan berarti menentukan atau mewariskan jabatan kepada seseorang. Keputusan akhir tetap berada di tangan masyarakat melalui proses demokrasi. Tugas partai adalah menyiapkan kader terbaik dan menghadirkan alternatif kepemimpinan yang berkualitas serta layak mendapatkan kepercayaan publik.
Hal ini semakin relevan jika dikaitkan dengan berakhirnya masa jabatan Tauhid sebagai Wali Kota Ternate pada 2030. Dengan proyeksi pemilu lokal sekitar 2031, NasDem perlu mulai mempersiapkan masa depan politik daerah yang tidak lagi secara otomatis bertumpu pada posisi Tauhid sebagai wali kota.
Karena itu, keberhasilan regenerasi harus dapat dilihat dari hasil yang nyata: tersedianya kader yang siap memimpin organisasi, kader yang mampu memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui lembaga legislatif, serta figur yang memiliki kapasitas untuk memimpin pemerintahan daerah.
Menyiapkan penerus bukan berarti melemahkan posisi ketua yang sedang menjabat. Justru keberanian melahirkan pemimpin baru menunjukkan kematangan seorang pemimpin. Organisasi yang hanya kuat karena satu nama akan menghadapi persoalan ketika nama tersebut tidak lagi berada di panggung utama.
Bagi saya, Tauhid memiliki kesempatan untuk menjadikan periode kedua ini sebagai warisan kepemimpinan yang lebih bermakna. Bukan hanya mempertahankan kekuatan politik NasDem, tetapi juga membangun organisasi yang mandiri dan melahirkan kader-kader berkualitas yang siap mengambil tanggung jawab lebih besar.
Masa Depan NasDem Tidak Boleh Bergantung pada Satu Nama
Pada akhirnya, pelantikan DPD NasDem Kota Ternate harus menjadi titik awal untuk memperkuat organisasi, bukan sekadar penegasan kembali posisi seorang ketua. Keberhasilan masa lalu patut dihargai, tetapi tidak boleh dijadikan alasan untuk mengurangi kewaspadaan terhadap tantangan masa depan.
Tauhid telah memiliki catatan politik yang patut diperhitungkan. Ia memimpin NasDem ketika partai itu berhasil meningkatkan perolehan kursi DPRD dari tiga menjadi lima. Ia juga telah memperoleh kepercayaan masyarakat untuk memimpin Kota Ternate selama dua periode.
Namun, semakin besar capaian seorang pemimpin, semakin besar pula tanggung jawab untuk memastikan bahwa keberhasilan tersebut tidak berhenti pada dirinya sendiri.
NasDem harus mampu membangun sistem yang membuat organisasi tetap berjalan meskipun figur sentralnya berganti. Partai harus melahirkan kader yang memiliki kapasitas, menjaga hubungan dengan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik melalui kerja nyata.
Periode kedua ini semestinya menjadi kesempatan bagi Tauhid untuk meninggalkan lebih dari sekadar catatan kemenangan elektoral. Ia perlu meninggalkan organisasi yang lebih kuat, kader yang lebih siap, sistem kaderisasi yang berjalan, dan mekanisme kepemimpinan yang memungkinkan NasDem terus berkembang setelah dirinya tidak lagi berada di pucuk kepemimpinan.
Pada akhirnya, ukuran terbesar seorang pemimpin bukan hanya seberapa tinggi jabatan yang pernah diraih atau seberapa besar kekuatan politik yang berhasil dikumpulkan selama berkuasa. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa kuat organisasi yang ditinggalkan, seberapa mandiri partai yang dibangun, dan seberapa jauh kader-kader yang dipersiapkan mampu melanjutkan perjuangan.
Keberhasilan Tauhid pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya membawa NasDem dari tiga menjadi lima kursi, tetapi juga oleh kemampuannya membangun partai yang tetap kuat setelah masa kepemimpinannya berakhir.
“Pemimpin boleh berganti, jabatan memiliki batas waktu, tetapi organisasi harus tetap hidup, kader harus terus tumbuh, dan kepercayaan rakyat harus tetap dijaga.”
“Dan pada akhirnya, seorang pemimpin tidak hanya akan dikenang karena berapa lama ia berkuasa, melainkan karena apa yang berhasil ia bangun selama kekuasaan itu berada di tangannya.”
Penulis: Faujan A. Pinang (Jurnalis Senior Maluku Utara)

