Kabar27– Komitmen memperkuat dan meratakan mutu pelayanan kesehatan di wilayah kepulauan terus ditunjukkan Pemerintah Kota Ternate.
Tiga Puskesmas Perawatan yang berada di garda terdepan wilayah terluar—yakni Puskesmas Perawatan Batang Dua di Pulau Mayau, Puskesmas Perawatan Hiri, dan Puskesmas Perawatan Moti—kini resmi melangkah menuju penerapan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Langkah krusial ini ditandai dengan pelaksanaan penilaian administratif oleh Tim Penilai BLUD Pemkot Ternate pada Jumat (23/10/2026).
Penilaian ini bertujuan memverifikasi kelengkapan, kebenaran, serta kesesuaian dokumen persyaratan penyelenggaraan BLUD pada masing-masing puskesmas.
Sekretaris Daerah Kota Ternate, Dr. Rizal Marsaoly, yang juga bertindak sebagai Ketua Tim Penilai BLUD, menegaskan bahwa tahap administratif ini merupakan fondasi utama sebelum keleluasaan pengelolaan keuangan dan pelayanan dapat diterapkan.
“Penilaian ini bukan sekadar memeriksa ada atau tidaknya berkas, tetapi memastikan seluruh dokumen persyaratan disusun dengan benar dan sesuai standar. Ini merupakan fondasi agar status BLUD dapat berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat,” ujar Rizal.
Sebagai wilayah kepulauan, akses dan tantangan geografis kerap menjadi dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan fasilitas kesehatan. Namun, Rizal menegaskan, keterbatasan tersebut tidak boleh mengurangi semangat reformasi tata kelola di tingkat puskesmas.
Melalui status BLUD, puskesmas akan memperoleh fleksibilitas pengelolaan keuangan secara mandiri tanpa menghilangkan prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Kami menyadari bahwa ketiga puskesmas berada di wilayah kepulauan dengan tantangan tersendiri. Namun, kelengkapan administrasi tetap menjadi prioritas agar fleksibilitas yang diberikan melalui pola pengelolaan BLUD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat di pulau-pulau,” jelasnya.
Dalam proses penilaian tersebut, Tim Penilai memberikan ruang dan kesempatan bagi ketiga puskesmas untuk menyempurnakan dokumen yang masih memerlukan perbaikan.
Pemkot Ternate juga berkomitmen memberikan pendampingan intensif agar target penyelesaian dokumen dapat tercapai tepat waktu.
Setelah seluruh dokumen dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat, tahapan pembinaan serta pengawasan penyelenggaraan BLUD akan dilanjutkan secara bertahap.
Langkah transformatif ini diharapkan tidak hanya menjadi pemenuhan kriteria administratif semata, tetapi menjadi tonggak penting lahirnya layanan kesehatan yang lebih responsif, efisien, dan berkelanjutan bagi warga di Pulau Batang Dua, Hiri, maupun Moti (BAHIM).