Site icon KABAR27

Wakil Wali Kota Tidore Sampaikan Jawaban Pada Rapat Paripurna DPRD

KabarTidore- Pemerintah Kota Tidore Kepulauan menjawab seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD atas Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027. Jawaban tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Tidore Kepulauan Ahmad Laiman dalam Rapat Paripurna ke-15 Masa Persidangan I Tahun 2026-2027 DPRD Kota Tidore Kepulauan, Selasa, (17/11/2026).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dipimpin Wakil Ketua DPRD Ridwan Muhammad Yamin, dan dihadiri 22 orang dari 25 Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan, Sekretaris Daerah Kota Tidore Kepulauan, para Asisten, Staf Ahli serta pimpinan OPD,
Mengawali pidatonya, Ahmad Laiman menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada fraksi-fraksi DPRD yang telah memberikan pendapat, pandangan, dan masukan atas Ranperda APBD 2027.

Menurutnya, hal itu merupakan bentuk perhatian dan tanggung jawab kelembagaan DPRD untuk memastikan kebijakan anggaran yang disusun benar-benar berkualitas, tepat sasaran, dan bermanfaat bagi masyarakat.

Terkait Pendapatan Daerah, Pemerintah Daerah sepakat dengan pandangan fraksi DPRD soal optimalisasi PAD di tengah kebijakan pengurangan dana transfer dari Pemerintah Pusat. Pada 2027, PAD ditargetkan Rp82.110.770.924, naik Rp9.743.468.550 dibandingkan Tahun Anggaran 2026.

Untuk mencapai target itu, Pemerintah Daerah akan melakukan pemetaan potensi pajak dan retribusi daerah, peningkatan digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, serta pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kinerja OPD pengelola PAD.

Terkait Belanja Daerah, Ahmad Laiman menjelaskan kontribusi tertinggi Belanja Operasi disebabkan Belanja Pegawai sebesar 66,39 persen. Belanja Pegawai dapat di efisiensi apabila kebijakan Pemerintah Pusat tentang pengalihan pembayaran gaji PPPK Paruh Waktu dan PPPK Penuh Waktu melalui APBN terealisasi.
Sementara belanja rutin dan operasional lainnya telah dilakukan efisiensi dalam dua tahun terakhir. Pemerintah Daerah juga tetap berkomitmen memenuhi alokasi Pendidikan 10 persen dan Standar Pelayanan Minimum bidang Kesehatan, serta memperhatikan sektor unggulan pariwisata, perikanan, pertanian, infrastruktur dasar, dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kota Tidore Kepulauan.

Dia menambahkan, semua kegiatan fisik serta pengadaan barang dan jasa yang belum dilaksanakan di Tahun Anggaran 2026 akibat efisiensi telah diakomodir dalam Ranperda APBD 2027. Pelayanan dasar kesehatan di Puskesmas maupun RSUD juga menjadi perhatian serius Pemerintah Daerah.
Dalam menghadapi dampak El-Nino dan La Nina berdasarkan perkiraan BMKG yang akan terjadi di Tahun 2027, Pemerintah Daerah akan memaksimalkan

Belanja Tidak Terduga sebesar Rp5.000.000.000. dan alokasi anggaran di OPD teknis untuk membantu masyarakat terdampak.
Terkait Pembiayaan Daerah, alokasi SILPA Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp 73.057.131.867 dalam Ranperda APBD 2027 disebabkan kebijakan Pemerintah Pusat terkait peralihan pembayaran gaji PPPK melalui APBN yang masih dalam tahap pembahasan, sehingga Pemerintah Daerah masih mengantarkannya.
Selain itu, Pemerintah Daerah masih memiliki piutang kurang bayar Dana Bagi Hasil yang belum disalurkan Pemerintah Pusat kurang lebih sebesar Rp160.000.000.000 Sementara Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp2.000.000.000 diperuntukkan untuk penyertaan modal pada Perumda Ake Mayora guna memperkuat kapasitas pelayanan dan kinerja perusahaan daerah.

Di akhir pidatonya, Ahmad Laiman meminta Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan membahas Ranperda APBD 2027 agar dapat menilai dan memboboti setiap program dan kegiatan yang direncanakan, sehingga Ranperda APBD lebih berkualitas dan sesuai harapan bersama.

Exit mobile version