Kabar27 – DPRD Kota Ternate mendesak PT PLN (Persero) untuk bergerak cepat memulihkan krisis listrik yang melumpuhkan aktivitas warga Kecamatan Pulau Batang Dua selama sebulan terakhir. Desakan tegas ini disampaikan setelah dua unit mesin pembangkit utama PLN mengalami kerusakan parah akibat terkorosi air laut.
Sikap DPRD Kota Ternate tersebut dirumuskan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan Komisi I dan Komisi II bersama Manajer PLN Ternate dan Camat Pulau Batang Dua di Kantor DPRD Kota Ternate, Kamis (30/7/2026).
Krisis penerangan di wilayah pulau terluar tersebut dinilai sangat memprihatinkan. Dari total empat unit mesin listrik yang tersedia, dua mesin berkapasitas besar rusak total. Sementara dua mesin kecil yang tersisa tidak sanggup menopang daya beban kebutuhan warga.
Anggota DPRD Kota Ternate Dapil III Ternate Pulau, Tasman Balak, menekankan bahwa pasokan energi listrik bukan sekadar penunjang gaya hidup, melainkan kebutuhan dasar yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat.
“Kami sangat menyayangkan warga mengalami krisis penerangan selama satu bulan. Kasihan masyarakat di sana. Di Batang Dua ada Puskesmas yang layanannya terganggu, sektor ekonomi warga juga sangat terdampak. Pemerintah dan PLN harus memberikan pelayanan maksimal sesuai komitmennya,” ujar Tasman.
Wakil Ketua I DPRD Kota Ternate, Amin Subuh, menyoroti lemahnya sistem pemeliharaan (maintenance) serta minimnya kesiapan energi cadangan sebagai akar masalah utama terjadinya krisis berkepanjangan ini.
“Seharusnya ketika satu mesin utama mengalami gangguan, mesin cadangan langsung beroperasi. Namun faktanya, dua mesin justru sama-sama rusak. Ini menunjukkan ada masalah serius pada aspek pemeliharaan,” tutur Amin.
Meski mengritik tajam, Amin menegaskan bahwa DPRD tidak bermaksud memojokkan pihak PLN, melainkan menjalankan fungsi pengawasan atas keluhan masyarakat.
“Kami tidak ingin menghakimi atau menggurui PLN. Namun karena kondisi ini sudah berlangsung cukup lama, kami wajib meminta penjelasan transparan kenapa hal ini sampai terjadi,” tambahnya.
Untuk menyelesaikan permasalahan ini, DPRD Kota Ternate mendorong dua fokus utama diataranya, Penanganan Jangka Pendek dan jangka panjang.
PLN diminta memprioritaskan percepatan perbaikan mesin pembangkit yang rusak. Jika terkendala masalah logistik, PLN disarankan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Ternate untuk dukungan armada transportasi.
Sedangkan penanganan jangka panjang, mendorong relokasi dan pembangunan fasilitas unit pembangkit baru di lokasi yang aman dari paparan korosi air laut agar krisis serupa tidak kembali terulang.
Amin menyadari adanya hambatan anggaran dalam rencana relokasi kantor dan fasilitas PLN ke tempat yang lebih aman. Namun, dia menegaskan prioritas terdesak hari ini adalah menyalakan kembali listrik di Batang Dua agar kehidupan masyarakat kembali normal.
