Kabar27- Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara masih menghadapi kendala keterbatasan jumlah penyidik perempuan yang berdampak langsung pada penguatan fungsi Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) baik di tingkat polda maupun polres jajaran. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian khususnya guna mengoptimalkan penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak.
Menurut Arif, proses penambahan dan penempatan personel polwan tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan institusi, melainkan juga harus mempertimbangkan keharmonisan keluarga guna menghindari kendala tugas di lapangan. Polda Maluku Utara berkomitmen untuk melakukan penataan sumber daya manusia secara berimbang agar posisi penyidik PPA yang kosong dapat segera terisi dan kualitas pelayanan hukum bagi perempuan serta anak dapat ditingkatkan secara maksimal.
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara masih menghadapi kendala keterbatasan jumlah penyidik perempuan yang berdampak langsung pada penguatan fungsi Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) baik di tingkat polda maupun polres jajaran. Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Arif Budiman, menegaskan bahwa persoalan ini menjadi perhatian khususnya guna mengoptimalkan penanganan perkara yang melibatkan perempuan dan anak.
Menurut Arif, proses penambahan dan penempatan personel polwan tidak hanya bergantung pada pemenuhan kebutuhan institusi, melainkan juga harus mempertimbangkan keharmonisan keluarga guna menghindari kendala tugas di lapangan. Polda Maluku Utara berkomitmen untuk melakukan penataan sumber daya manusia secara berimbang agar posisi penyidik PPA yang kosong dapat segera terisi dan kualitas pelayanan hukum bagi perempuan serta anak dapat ditingkatkan secara maksimal.
