KabarTidore– Harga cabai di Kota Tidore Kepulauan mengalami lonjakan signifikan. Cabai rawit kini menyentuh harga Rp 150 ribu per kilogram, sementara cabai keriting di harga Rp 120 ribu per kilogram.
Hal tersebut disampaikan Asisten Sekda Bidang Perekonomian dan Pembangunan Taher Husain usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah bersama Kemendagri RI secara daring, di ruang rapat Sekda, Senin (21/9/2026).
Taher Husain menjelaskan, lonjakan harga ini terjadi merata, namun tertinggi berada di Kabupaten Halmahera Timur (Haltim) dan Halmahera Utara (Halut).
“Di atas rata-rata, ada empat kabupaten/kota. Yang paling tinggi adalah Haltim sama Halut, kaitannya dengan langkah-langkah yang diantisipasi memang kita tidak bisa hindari karena ini musim kemarau yang panjang, tentu untuk petani cabai maka sedikit terkendala karena terbatasnya suplai air,” jelasnya.
Dikatakan, untuk produksi lokal saat ini sangat terbatas, bahkan untuk konsumsi lokal saja sudah tidak mencukupi, sehingga berdampak pada kenaikan harga cabai rawit dan keriting.
“Sementara untuk komoditas yang lain seperti ikan dan ayam untuk sementara masih bisa terkendali, namun berpotensi juga naik,” tambahnya.
Lebih lanjut, daerah yang selama ini menjadi supplier ke Kota Tidore seperti Haltim dan Halut juga mengalami krisis pasokan. Bahkan pasar-pasar terdekat seperti Gorontalo dan Sulawesi Utara juga tutup karena harga di dua provinsi tersebut saat ini tertinggi secara nasional, sudah di atas 10%.
“Sepuluh besar itu nominasinya dua provinsi itu, Gorontalo dan Sulawesi Utara di atas. Sudah masuk dua digit, dia sudah diatas sepuluh. Itu memang secara nasional baru terjadi di sekitar tiga bulan terakhir,” ungkapnya.
Untuk itu, Pemerintah Daerah Kota Tidore sudah menyiapkan skema intervensi dengan mendatangkan suplai dari luar, seperti dari Makassar atau dari Jawa.
“Langkah yang kita diskusikan akan kita lakukan intervensi menyangkut dengan suplai dari luar. apakah dari Makassar atau dari Jawa karena itu tentu juga butuh konsekuensi pendanaan,” ujarnya.
Sementara untuk pelaksanaan pasar murah dan penyaluran cadangan pangan akan dikoordinasikan dengan Dinas Perindagkop dan UKM, mengingat kebijakan anggaran tahun 2026 kegiatan tersebut ada di dinas tersebut ditengah kondisi fiskal yang sangat terbatas.
