KabarTidore– Digitalisasi bantuan sosial bukan sekadar perubahan sistem pelayanan, tetapi merupakan ikhtiar kita bersama untuk memastikan bantuan sosial dikelola secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.
Hal ini disampaikan Asisten Sekda Bidang Pemerintahan dan Kesra Kota Tidore Kepulauan Rudi Ipaenin saat memimpin Rapat Percepatan Digitalisasi Bantuan Sosial yang diselenggarakan Dinas Sosial Kota Tidore Kepulauan di Aula Handayani Dinas Pendidikan.
Menurutnya, program ini hanya akan berhasil jika ada sinergi total dari Pemerintah Kota sampai ke Desa dan Kelurahan.
“Kita menyadari bahwa saat ini belum semua Desa dan Kelurahan memiliki jumlah agen perlinsos sesuai target. Namun demikian, Pemerintah Kota Tidore Kepulauan telah membangun kerja sama dengan Polresta Tidore dan Kodim 1505/Tidore, dengan melibatkan seluruh Bhabinkamtibmas dan Babinsa sebagai agen perlinsos. Ini merupakan langkah strategis yang harus kita optimalkan melalui pembekalan, koordinasi, dan pendampingan di lapangan,” ungkapnya.
Rudi Ipaenin juga menegaskan kepada para Camat, Lurah, dan Kepala Desa agar mengambil peran aktif. Pastikan kebutuhan agen di wilayah masing-masing terpetakan dengan baik, masyarakat memperoleh informasi yang benar, dan setiap kendala segera dilaporkan untuk dicarikan solusi bersama.
Dia berharap, kepada Tim Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), koordinasi teknis diperkuat, khususnya dalam mendukung kesiapan data kependudukan, proses identifikasi dan verifikasi sesuai kewenangan, serta penyelesaian kendala teknis di lapangan.
Lanjutnya, Ada tiga hal yang perlu menjadi perhatian bersama Pertama, percepat pemenuhan target agen perlinsos, Kedua, perkuat edukasi dan pendampingan masyarakat dan Ketiga jaga integritas dan akuntabilitas.
Rudi Ipaenin menambahkan, semoga rapat ini menghasilkan langkah konkret, pembagian tugas yang tegas, target waktu yang terukur, serta evaluasi berkala.
“Jangan sampai kita kuat dalam koordinasi, tetapi lemah dalam pelaksanaan. Ingat, keberhasilan program ini bukan diukur dari banyaknya agen yang ditetapkan di atas kertas, melainkan dari kesiapan mereka melayani dan kemudahan masyarakat memperoleh akses terhadap program bantuan sosial,” tegasnya.
Mari satukan langkah, perkuat kolaborasi, dan pastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal karena lemahnya informasi maupun pendampingan.
