KabarTidore– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan menyoroti lonjakan harga cabai yang terjadi di daerah yang hampir terjadi di seluruh daerah.
Untuk itu, DPRD Tidore menilai persoalan tersebut tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan komoditas, tetapi juga perlu dilihat dari sisi keterhubungan pasokan, distribusi, hingga pola tanam petani.
Hal ini disampaikan, Ketua Komisi II DPRD Tidore Abdurrahman Arsyad menjelaskan, Pemerintah Daerah perlu membangun koordinasi yang lebih kuat dengan berbagai pihak agar kebutuhan pangan masyarakat dapat terpenuhi dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah tidak semakin besar.
Menurutnya, Pemerintah Daerah perlu melihat ruang kerja sama dan akses pasokan dari luar daerah, namun tetap memastikan komoditas yang masuk tidak mengambil alih atau merugikan produksi petani lokal.
Politisi PDIP ini juga mendorong, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Teknis terkait memberikan data dan keterangan yang jelas mengenai kondisi produksi, kebutuhan masyarakat, serta pola distribusi komoditas pangan.
“Persoalan pangan harus menjadi bagian dari strategi Pemerintah Daerah, bukan hanya ditangani ketika terjadi kenaikan harga. Tetapi data tolak ukur itu yang perlu jadikan mikro strategis Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan masalah pangan ini,” katanya.
Abdulrahman juga menilai strategi pola tanam atau siklus tanam tersebut penting agar petani tidak menanam komoditas secara bersamaan tanpa memperhitungkan kebutuhan pasar. Sebab, ketika produksi berlebihan sementara permintaan terbatas, harga komoditas seperti tomat dan cabai berpotensi jatuh.
Karena itu, pengaturan siklus tanam dan koordinasi antara Pemerintah Daerah, petani, serta pihak- pihak yang terlibat dalam rantai distribusi sangat penting untuk terus dilakukan.
“Jangan sampai ketika cabai dalam kondisi over kapasitas, banyak yang ditanam tanpa ada koordinasi, kemudian harga jatuh,” ujarnya.
Ketua Komisi II DPRD juga berharap, Pemerintah Daerah dapat menyusun pola tanam yang lebih terarah sehingga produksi petani tetap memiliki pasar dan masyarakat memperoleh bahan pangan dengan harga yang lebih terkendali.
Dia kembali menegaskan, pengaturan siklus tanam perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan kebutuhan pasar dan kondisi produksi di daerah.
