Kabar27- Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman melantik dan mengukuhkan 7 Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama atau setara eselon II di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Rabu (22/10/2025) sore tadi.
Dari 7 (tujuh) Pimpinan OPD yang dilantik, satu diantaranya “diparkir” sebagai staf Ahli, yakni Abdullah M. Saleh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPKAD.
Mereka yang dilantik itu adalah Thamrin Marsaoly yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Pertanian, dilantik debagai Kepala Bappelitbangda. Faisal Dano Husen yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Perikanan, diangkat dalam jabatan baru sebagai Kepala Dinas Pertanian.
Kepala BP2RD Jufri Ali digeser ke Kepala Disnaker. Mochtar Hasim yang sebelumnya Kepala Dishub, diangkat sebagai Kepala BP2RD. Sementara Sutopo Abdullah yang menjabat Kadispora dan Burhanuddin Abdul Kadir Kadis Sosial kembali dikukuhkan ke jabatan lama. Sementara Abdullah digeser ke Staf Ahli Wali Kota Bidang Kemasyarakatan dan SDM.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, mengatakan pelantikan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya ditetapkan dalam Pertimbangan Teknis Aplikasi Integrated Mutasi (I-Mut) Nomor : 19421/RAK.02.03/SD/F/20252. Nomor : 19422/RAK.02.03/SD/F/2025 tentang Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Kota Ternate.
“Perlu saudara ketahui pada pelantikan terakhir kemarin sudah saya sampaikan dan hari ini juga saya ingatkan kembali serta berlaku juga bagi yang dilantik hari ini bahwa ASN tidak dapat memilih jabatan mana yang ingin dia duduki sesuai selera masing-masing, jabatan yang duduki adalah hasil evaluasi serta merupakan hasil penilaian komptensi yang telah diintegrasikan secara menyeluruh kedalam sistem Integrated Mutasi sehingga proses penataan organisasi lebih seragam,” katanya.
la berharap, kepada para pejabat yang hari ini menerima mandat baru untuk bergerak cepat dan bekerja secara adaptif. Kenali dengan baik tugas dan tanggung jawabnya, bangun sinergi dengan tim kerja, serta ciptakan ekosistem birokrasi yang sehat, terbuka, dan kolaboratif.
“Terkait mutasi jabatan, saya minta seluruh pejabat agar menyelesaikan tanggung jawab sebelumnya dengan tertib dan melakukan serah terima jabatan secara formal. Jangan sampai terjadi kekosongan fungsi yang mengganggu kinerja layanan publik,” pungkasnya.
