Kabar27- Dinas Pengendalin Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Halmahera Timur (Timur), menggelar rapat koordinasi penyedia data Gender dan Anak selama tiga hari, sejak 14-16 Oktober 2024.
Rakor dibuka Kepala Dinas P2KBP3A Haltim, Ihwan melalui Kepala Bidang Peningkatan Kualitas Perempuan dan Peningkatan Kualitas Keluarga, Raihun Hi Mahmud mengatakan, data dan informasi merupakan komponen yang paling penting dalam penyelenggaraan pembangunan.
“Yang dilalukan mulai tahap perencanaan, implementasi hingga evaluasi program pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak,” kata Raihun.
Dikatakan, ada beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian serius dalam program pemberdayaan perempuan dan anak.
“Salah satunya pencegahan perkawinan usia anak dan percepatan penurunan stuntin,” katanya.
Lanjut Raihun, Kadis berharap melalui rakor ini dapat terbentuk suatu jejaring dan komunikasi antar perangkat Daerah dan lintas sektor sehingga nntinya tersedia data berkualitas yang dapat di pergunakan sebagai acuan dalam merencanakan dan pembentukan arah kebijakan pembangunan di bidang peningkatan kualitas perempuan dan kualitas keluarga.
“Tujuannya memperkuat kapasitas sumber daya manusia dalam penyelenggaraan statistik sektoral bidang gender dan anak dgn fokus pada perencanaan, pengumpulan dan pengolahan , analisis dan pemanfaatan Data,” harapnya.
Untuk diketahui, rakoor ini juga bertujuan agar meningkatkan pemahaman tentang perencanaan, pengumpulan, pengolahan analisis dan pemanfaatan Data sebagau bahan pendukung perumusan kebijakan terkait perempuan dan anak.
“Meningkatkan pemahaman tentang indikator penyusunan capaian pembangunan pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak serta menungkatkan pengetahuan dan pemanfaatan data informasi tentang kondisi perempuan dan anak melalui publikasi Dinas P2KBP3A,” ujarnya.
Sementara itu rakoor ini berdasarkan Permen PPA no 4 tahun 2023 Pasal 4 tentang penyelenggaran system satu data gender dan anak dlm kelembagaan Data tingkat nasional dan daerah.
