Kabar27 – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate bergerak cepat menangkap peluang program pengembangan budidaya perikanan yang digulirkan oleh pemerintah pusat.
Program bernilai Rp1,2 miliar hingga Rp1,5 miliar ini akan difokuskan pada wilayah Kelurahan di pulau-pulau terluar (outer islands), seperti Kecamatan Batang Dua, Hiri dan Moti (BAHIM).
Langkah strategis ini diambil usai Wali Kota Ternate, Dr H M. Tauhid Soleman, menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Wamendagri, jajaran Forkopimda Provinsi Maluku Utara, serta seluruh kepala daerah di Bela Hotel Ternate.
Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Pangan menyampaikan bahwa salah satu kriteria utama penerima program ini adalah ketersediaan lahan budidaya seluas kurang lebih 1.000 meter persegi.
Menanggapi syarat tersebut, Wali Kota Ternate optimistis dapat memenuhinya dengan memanfaatkan potensi wilayah di luar Pulau Ternate induk.
“Untuk Ternate, kita berupaya mendorong program ini terutama di Kelurahan-Kelurahan yang berada di luar Pulau Ternate atau kecamatan tersendiri, seperti Kecamatan Pulau Moti, Pulau Hiri, maupun Pulau Batang Dua. Kalau untuk lahan seluas 1.000 meter persegi, saya kira bisa kita siapkan,” ujar Tauhid usai Rakor.
Guna memastikan kesiapan di lapangan, Pemkot Ternate akan segera melakukan inventarisasi lahan milik pemerintah daerah. Namun, jika aset pemerintah yang tersedia terbatas, Pemkot siap membuka opsi kerja sama kolaboratif.
Pemkot Ternate juga menyiapkan tiga skema untuk mendukung program ini. Strategi yang dirancang meliputi, Inventarisasi Lahan Daerah dengan mengidentifikasi lokasi-lokasi potensial milik Pemkot di Pulau Moti, Hiri, dan Batang Dua.
Selain itu, Pemkot juga menyiapkan skema kemitraan dengan menjalin kerja sama pemanfaatan lahan dengan pihak ketiga, seperti pondok pesantren atau lembaga pendidikan/sekolah setempat.
Pemkot juga akan mengajukan secara resmi ke pemerintah pusat melalui KKP. Menyusun dan mengirimkan usulan penyediaan lahan secara resmi ke Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sesuai arahan Menko Pangan.
Meski Kota Ternate merupakan wilayah perkotaan yang umumnya tidak tercakup dalam program Kementerian Desa, daerah ini tetap memiliki peluang besar untuk mendapatkan alokasi anggaran pusat tersebut.
Hal ini disebabkan Kota Ternate memenuhi kriteria kuncinya, yakni masuk dalam cakupan tematik perikanan.
Realisasi program budidaya ini diharapkan tidak hanya memperkuat sektor perikanan daerah, tetapi juga mendorong pemerataan ekonomi dan ketahanan pangan di wilayah kepulauan terluar Kota Ternate.
