KabarMorotai — Kunjungan kerja jajaran Pengadilan Tinggi Maluku Utara ke Kabupaten Pulau Morotai disambut langsung oleh Bupati Rusli Sibua, dalam rangka meninjau kesiapan lahan pembangunan Pengadilan Negeri (PN) Morotai.
Kunjungan yang dipimpin Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Suwono, Selasa, (21/04/26) dengan agenda utama memastikan kesiapan lokasi yang telah disiapkan pemerintah daerah.
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Rusli Sibua menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai telah menyiapkan lahan seluas kurang lebih 2 hektare untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Morotai.
Lahan tersebut direncanakan tidak hanya untuk gedung utama pengadilan, tetapi juga akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung guna menunjang pelayanan hukum yang optimal.
“Kami telah menyiapkan lahan sekitar 2 hektare sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan Pengadilan Negeri di Morotai,” kata Rusli.
Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara, Suwono, menyampaikan apresiasi atas dukungan penuh dari Pemerintah Daerah Morotai.
Dia menegaskan, pihaknya akan berupaya agar pembangunan gedung Pengadilan Negeri Morotai dapat segera direalisasikan dalam waktu dekat.
Sebab menurutnya, kehadiran Pengadilan Negeri di Morotai sangat penting untuk memperpendek rentang kendali pelayanan hukum bagi masyarakat.
Selama ini, proses persidangan bagi warga Morotai masih dilaksanakan di dua lokasi berbeda, yakni di Pengadilan Negeri Ternate dan Pengadilan Negeri Tobelo.
“Dengan adanya Pengadilan Negeri di Morotai nanti, pelayanan kepada masyarakat akan lebih cepat, efisien, dan terjangkau,” ungkap Suwono.
Usai pertemuan, rombongan Pengadilan Tinggi Maluku Utara bersama pemerintah daerah langsung meninjau lokasi lahan yang direncanakan untuk pembangunan gedung Pengadilan Negeri Morotai.
Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan pemasangan papan nama sebagai penanda lokasi resmi pembangunan.
Kunjungan ini menjadi langkah awal percepatan pembangunan infrastruktur peradilan di Morotai, sekaligus bentuk sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga yudikatif dalam meningkatkan akses keadilan bagi masyarakat di wilayah terluar Indonesia.
