KENDARI – Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) menekankan bahwa kolaborasi antardaerah kini bukan lagi pilihan, melainkan sebuah strategi mutlak yang tidak bisa ditawar. Langkah ini dinilai krusial agar pemerintah daerah mampu bertahan di tengah keterbatasan anggaran (tekanan fiskal) dan beratnya tantangan pembangunan saat ini.
Pernyataan tegas tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Bidang Inklusi dan HAM APEKSI M Tauhid Soleman, saat membuka Rapat Kerja Komisariat Wilayah (Komwil) VI APEKSI Tahun 2026 di Hotel Claro, Kota Kendari, Rabu (3/6/2026).
Menurut Tauhid, pemerintah daerah saat ini sedang menghadapi situasi pelik. Dinamika geopolitik dan tekanan ekonomi global memaksa daerah untuk tetap memutar roda pembangunan, meski kapasitas anggaran yang dikirim dari pusat sangat terbatas.
“Mulai dari isu transfer anggaran ke daerah, pembatasan belanja pegawai, hingga persoalan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan proyek strategis nasional di daerah. Semuanya membutuhkan kebijakan yang tepat dan bijaksana,” ujar Tauhid yang juga menjabat sebagai Wali Kota Ternate.
Selain masalah keuangan, daerah-daerah di Indonesia juga dihantui oleh persoalan sektoral yang serupa, seperti manajemen pengelolaan sampah, adaptasi tata kelola digital, hingga mitigasi penanggulangan bencana.
Melalui wadah APEKSI, Tauhid mengajak seluruh kota untuk saling berbagi formula sukses (best practice) dalam menyelesaikan masalah. Dia lalu mencontohkan bagaimana solidaritas antardaerah teruji nyata saat bencana alam melanda beberapa wilayah di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh baru-baru ini.
“Melalui wadah APEKSI, berbagai kota mampu bergerak cepat memberikan dukungan nyata bagi daerah yang terdampak,” kata Tauhid.
Oleh karena itu, Wali Kota Ternate dua periode itu meminta seluruh kepala daerah tidak menyerah dengan keadaan finansial yang menjepit, melainkan menjadikannya sebagai pemantik inovasi.
“Intinya kita tidak boleh terpuruk. Tantangan harus menjadi cambuk untuk berinovasi melalui kolaborasi demi keberhasilan pembangunan,” tegasnya.
Guna mendongkrak daya saing, APEKSI kini tengah menyusun buku City Branding dan Center of Excellence yang merangkum potensi unggulan dari 98 kota di Indonesia. Langkah ini merupakan bagian dari strategi ‘Local Goes Global’ agar produk dan potensi daerah bisa menembus pasar internasional.
Beberapa aksi nyata yang telah berjalan di antaranya, Promosi Regional: Pengenalan potensi Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan di Hotel Borobudur, Jakarta.
Pasar Internasional: Pameran produk unggulan Kota Mojokerto dalam ajang Indonesia Fair 2026 di Nagoya, Jepang.
Serta Kemitraan Strategis: Kolaborasi dengan GIZ SETI (konservasi energi), PIJAR Foundation (kesehatan dan iklim), serta Bank BTN (pembiayaan alternatif).
Di sisi regulasi, APEKSI juga bergerak dinamis dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja) untuk mengkaji revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Rekomendasi dari kajian regulasi ini nantinya akan digodok secara nasional dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) XVIII APEKSI yang dijadwalkan berlangsung pada 28 Juni hingga 4 Juli 2026 di Kota Medan.
Rakerwil Komwil VI di Kendari ini dihadiri oleh para wali kota beserta jajaran dari berbagai daerah, dan menjadi salah satu lumbung perumusan rekomendasi strategis sebelum dibawa ke tingkat nasional bulan depan.
