Kabar27 – Pemerintah Kota Ternate resmi memulai langkah strategis untuk menata kawasan Kepulauan Hiri dan Moti.
Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, secara resmi membuka Focus Group Discussion (FGD) I Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekaligus Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Hotel Jati, Senin (5/10/2026).
Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktorat Jenderal Tata Ruang bersama Pemerintah Kota Ternate.
Langkah ini diambil guna menyusun materi teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR untuk Wilayah Perencanaan (WP) Pulau Hiri dan Moti.
Dalam pembukaan tersebut, Wali Kota didampingi Kepala Dinas PUPR Rus’an M. Nur Taib, Kepala Dinas LH Musli Mohamad, serta Kepala Dinas KP Surahman.
Agenda ini turut dihadiri oleh Camat Pulau Hiri, Camat Pulau Moti, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) teknis terkait.
Wali Kota Ternate, Dr H M Tauhid Soleman, menegaskan, penyusunan RDTR dan KLHS ini merupakan langkah lintas sektor sekaligus upaya preventif untuk mewujudkan pembangunan wilayah yang terarah dan berkelanjutan.
“Ini bertujuan agar Kota Ternate dapat mengembangkan Kecamatan Hiri dan Moti bertransformasi menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang tertata, layak huni, dan berdaya saing,” ujar Tauhid dalam sambutannya.
Dia menekankan, peningkatan kesejahteraan masyarakat Hiri dan Moti melalui pembangunan ekonomi dan infrastruktur memang sangat krusial. Namun, prinsip-prinsip kelestarian lingkungan tidak boleh diabaikan.
“Kita harus memastikan bahwa rencana pembangunan hari ini tidak merusak atau mengorbankan daya dukung serta daya tampung lingkungan untuk generasi mendatang,” tegasnya.
Penyusunan dokumen perencanaan ini juga ditujukan untuk mempercepat hadirnya kepastian hukum, kemudahan berinvestasi, serta pemberian izin usaha di wilayah Hiri dan Moti.
Nantinya, dokumen RDTR akan berfungsi sebagai pedoman operasional bagi Pemkot Ternate dalam mengarahkan, mengendalikan, dan melaksanakan pembangunan fisik wilayah secara terpadu.
Sementara itu, dokumen KLHS menjadi instrumen penentu untuk memastikan seluruh konsep pembangunan tetap mengacu pada prinsip berwawasan lingkungan.
Dengan hadirnya dokumen perencanaan yang komprehensif ini, Pemkot Ternate optimistis memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam pengalokasian anggaran pembangunan infrastruktur jangka panjang, hingga melahirkan Ranperkada RDTR Perkotaan Moti dan Perkotaan Pulau Hiri.
