Kabar27- Pemerintah Kota Ternate berkomitmen memperkuat tata kelola pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Sosialisasi Implementasi Akun SIRUP pada Akun INAPROC yang dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Kota Ternate, Rizal Marsaoly.
Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman serta kapasitas para pengelola pengadaan di lingkungan Pemkot Ternate dalam mengoptimalkan penggunaan sistem elektronik tersebut. Melalui optimalisasi akun INAPROC dan SIRUP, pemerintah daerah berharap proses perencanaan hingga pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dapat berjalan lebih tertib, terbuka, serta tepat sasaran demi mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih.
Kegiatan yang berlangsung di hotel Boulevard Ternate, pada Selasa (8/9/2026) ini diinisiasi oleh unit kerja Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate.
Dengan menghadirkan narasumber dari BPBJ Provinsi Maluku Utara, bimtek dan sosialisasi ini, turut dihadiri para Kepala Bagian Sekretariat Daerah (Setda) Kota Ternate, para Kasubag Perencanaan OPD, para Admin RUP serta pihak terkait lainnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Dr Rizal Marsaoly, dalam sambutannya menyampaikan, langkah strategis ini dilakukan sejalan dengan kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mewajibkan penggunaan Akun INAPROC sebagai identitas tunggal (single sign-on) untuk mengakses Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP)
Kebijakan integrasi ini sedang berada dalam masa transisi penting, di mana seluruh Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Admin Pengguna diwajibkan menyelesaikan pendaftaran serta migrasi akun sebelum batas akhir September 2026.
Menurut Sekda, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Ternate.
“Hal ini sejalan dengan upaya optimalisasi pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang transparan dan akuntabel. Fokus utama kegiatan ini adalah memberikan pemahaman dan pelatihan kepada para pengelola pengadaan mengenai penggunaan Inaproc Katalog Elektronik Versi 6,” kata Sekda.
Dikatakan Sekda, Inaproc Katalog Elektronik Versi 6 merupakan sistem digital yang dirancang untuk mempermudah, mempercepat, dan meningkatkan transparansi proses pengadaan.
Sistem ini menyediakan akses yang mudah ke katalog elektronik, memfasilitasi proses lelang online yang terintegrasi, serta menghasilkan sistem pelaporan yang komprehensif.
“Dengan demikian, Inaproc diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan meminimalisir potensi penyimpangan dalam proses pengadaan,” tambah Sekda.
Orang nomor tiga di jajaran Pemerimtah Kota Ternate itu juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan ini.
Sekda menekankan pentingnya peran pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.
Dia berharap agar para peserta dapat memanfaatkan pelatihan ini secara optimal untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja dalam pengelolaan pengadaan barang dan jasa, khususnya dalam penggunaan Inaproc Katalog Elektronik Versi 6.
Selain itu, Sekda jugamenegaskan pentingnya prinsip akuntabilitas dan transparansi dalam setiap tahapan proses pengadaan. Hal ini untuk memastikan bahwa seluruh proses pengadaan dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.
Dengan demikian, diharapkan tata kelola pemerintahan di Kota Ternate dapat terus ditingkatkan menuju arah yang lebih baik, bersih, dan akuntabel. Kegiatan sosialisasi dan pelatihan ini berlangsung selama dua hari dan diikuti para Kasubag Perencanaan dan pengedali akun.
Sementara itu, Kepala BPBJ Setda Kota Ternate, Aisyah Ahmad dalam laporannya menyampaikan, pelaksanaan Bimtek ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesiapan para pelaku pengadaan di lingkungan Pemkot Ternate dalam menghadapi transisi dan integrasi sistem digital pengadaan barang/jasa pemerintah.
Melalui kegiatan ini, diharapkan para peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga memanfaatkan ruang ini untuk berdiskusi, bertanya, menyampaikan kendala di lapangan, serta melakukan praktik secara langsung.
“Mari kita jadikan Bimtek ini bukan sekadar kegiatan formalitas, melainkan ruang untuk belajar, berdiskusi, menyelesaikan persoalan, dan meningkatkan kualitas pelayanan pengadaan,” kata Aisyah dalam laporannya.
Selain integrasi akun SiRUP ke INAPROC, menyusul diterbitkannya Peraturan LKPP Nomor 2 Tahun 2026 tentang Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pemkot Ternate akan segera menggelar sosialisasi lanjutan.
Sosialisasi mendatang bakal berfokus pada imbauan Kepala LKPP terkait pelaksanaan e-purchasing melalui metode Mini Kompetisi pasca terbitnya regulasi terbaru tersebut.
Langkah ini diharapkan dapat membawa perubahan positif, meningkatkan adaptabilitas aparatur, dan mewujudkan tata kelola pengadaan barang/jasa yang lebih baik dan transparan di Kota Ternate.
