DAERAH  

Julius Marau Dilantik Jadi Sekda Defenitif Halbar

Julius Marau Dilantik Sebagai Sekda Halbar Definitif oleh Bupati James Uang (foto Landa)

KabarHalbar – Setelah melalui serangkaian proses panjang dan seleksi ketat, Julius Marau dilantik dalam jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) definitive Halmahera Barat.

Julius Marau, resmi dilantik oleh Bupati Halmahera Barat, James Uang, berdasarkan Surat Keputusan nomor : 73/KPTS/IV/ 2025. 

Proses pelantikan dihadiri oleh unsur Forkopoimda, para pimpinan OPD Pemerintah Daerah (Pemda) Halmahera Barat serta tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar proses simbolik administratif, melainkan memiliki makna institusional yang sangat strategis.

Jabatan Sekretaris Daerah merupakan posisi manajerial tertinggi dalam struktur birokrasi daerah. Sekda memiliki peran vital dalam menjembatani visi kepala daerah dengan pelaksanaan kebijakan publik secara teknokratis.

Julius Marau sebelumnya telah menjabat sebagai Penjabat Sekda dan dinilai berhasil menunjukkan kapasitas, kapabilitas, serta loyalitas dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.

Julius kini dilantik sebagai pejabat definitif melalui proses seleksi terbuka yang transparan, objektif, dan berbasis pada prinsip merit system.

“Jabatan strategis di lingkungan pemerintahan harus diisi oleh figur yang tidak hanya memiliki kompetensi teknokratis, tetapi juga integritas moral dan kapasitas kepemimpinan yang visioner,” tegas Bupati James Uang.

Bupati menyatakan,  tantangan pembangunan daerah saat ini semakin kompleks, menuntut birokrasi untuk adaptif terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi yang bergerak cepat. Oleh karena itu, Sekda diharapkan dapat menjadi motor penggerak birokrasi yang dinamis dan responsif.

Dalam arahannya, Bupati menekankan, tiga hal penting kepada Sekda yang baru, diantaranya membangun budaya birokrasi yang adaptif dan produktif; memperkuat sinergi antar sektor untuk memastikan program pembangunan berjalan efisien dan tepat sasaran serta menjaga stabilitas internal ASN dengan kepemimpinan yang adil dan membina.

“Birokrasi tidak boleh kaku atau anti perubahan. Ia harus menjadi fasilitator inovasi, bukan penghambat inisiatif,”ucapnya .

Bupati turut menyoroti pentingnya peran Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan koordinator seluruh perangkat daerah dalam memastikan harmonisasi kebijakan dan pelaksanaan pembangunan.  “Good governance hanya dapat diwujudkan melalui good leadership dan clean bureaucracy,” ungkapnya.